Rapat Persiapan PENAS XVII Tahun 2026, Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Matangkan Kesiapan dan Pembagian Tugas

Berita, Lensa Setwan221 Dilihat
banner 468x60

Humas Deprov – Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat pembahasan kesiapan pelaksanaan Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tahun 2026, Selasa (12/5), bertempat di Ruang Rapat Inogaluma DPRD Provinsi Gorontalo.

Rapat dipimpin langsung oleh Plh. Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo, Akristianto Ahmad, serta dihadiri jajaran pejabat dan staf Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo yang tergabung dalam kepanitiaan PENAS XVII.

Dalam arahannya, Akristianto Ahmad selaku Ketua Panitia menyampaikan bahwa rapat ini menjadi langkah awal untuk memastikan kesiapan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo dalam menyukseskan pelaksanaan PENAS XVII yang akan digelar di Provinsi Gorontalo.

“Rapat ini penting untuk menyamakan persepsi seluruh panitia, memperjelas tugas dan tanggung jawab masing-masing personel, serta menindaklanjuti hasil koordinasi dengan panitia pusat maupun panitia tingkat provinsi,” ujarnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur, Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo mendapat tanggung jawab strategis pada dua bidang utama, yakni sebagai panitia Temu Wicara dan pendamping delegasi dari Provinsi Papua Tengah.

Akristianto juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat panitia pusat dijadwalkan akan melakukan peninjauan langsung ke Gorontalo guna melihat kesiapan lokasi dan teknis pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, seluruh panitia diminta segera menyusun matriks kerja yang memuat pembagian tugas secara rinci agar setiap personel memahami tanggung jawabnya masing-masing.

Sementara itu, Sekretaris Panitia, Sri Yulianti MH Dungga, menjelaskan bahwa kegiatan temu wicara akan dilaksanakan di tiga lokasi berbeda selama dua hari. Hari pertama dijadwalkan berlangsung di GOR David-Tony, sedangkan hari kedua dilaksanakan di Gedung Kasmat Lahay dan Universitas Gorontalo (UG).

Untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia akan membagi penanggung jawab pada masing-masing lokasi serta membentuk seksi-seksi pendukung seperti konsumsi, perlengkapan, dokumentasi, transportasi, dan acara. Seluruh penanggung jawab juga diminta segera melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait kesiapan lokasi dan fasilitas pendukung.

“Hasil koordinasi akan dilaporkan kembali pada pertemuan hari Jumat. Jika tidak memungkinkan bertemu langsung, rapat akan dilaksanakan melalui Zoom,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang I Seksi Temu Wicara, Fatmah Biki, menyampaikan bahwa sesi pertama temu wicara direncanakan berlangsung pada Sabtu, 20 Juni 2026 di GOR David-Tony dengan menghadirkan Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, serta Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono.

Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan fasilitas dan teknis acara, termasuk koordinasi terkait moderator dan notulen kegiatan agar tidak terjadi kendala saat pelaksanaan. Selain itu, kondisi beberapa fasilitas di Aula UG dinilai masih perlu perhatian dan pembenahan sebelum digunakan untuk agenda nasional.

“Keberhasilan pada hari pertama sangat menentukan semangat dan kelancaran pelaksanaan kegiatan di hari-hari berikutnya,” ungkapnya.

Dalam kesimpulan rapat, Ketua Panitia Akristianto Ahmad kembali menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor, khususnya terkait pengamanan dan akses VVIP mengingat rencana kehadiran Presiden RI pada kegiatan tersebut. Koordinasi dengan Paspampres dan Protokol Pemerintah Provinsi akan dilakukan melalui pihak terkait untuk memastikan pengaturan Ring 1 dan Ring 2 berjalan optimal.

Selain itu, panitia juga akan melakukan peninjauan lokasi di Gedung Kasmat dan UG untuk mematangkan konsep kegiatan serta menyusun kebutuhan sarana dan prasarana seperti konsumsi, toilet mobile, kursi, tenda, pendingin ruangan, hingga kapasitas sound system.

Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo juga mendapat tanggung jawab mendampingi kontingen dari Papua Tengah selama pelaksanaan PENAS XVII, mulai dari penyambutan, penginapan, hingga kegiatan penutupan.

Rapat ditutup dengan rencana pembacaan detail nama-nama dalam SK kepanitiaan serta penyusunan matriks kerja agar pembagian tugas seluruh personel dapat diketahui secara jelas dan terukur.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *