Humas Deprov — DPRD Provinsi Gorontalo melalui Komisi IV menaruh perhatian serius terhadap polemik Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi sorotan publik. Hal ini mengemuka dalam pertemuan bersama aliansi mahasiswa IPMB yang digelar di Rumah Dinas Wakil Gubernur Gorontalo, Senin (20/4).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo selaku Koordinator Wilayah MBG, sejumlah OPD terkait, serta pengelola program MBG di tingkat provinsi dan kabupaten.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa isu MBG tidak bisa dianggap sepele karena berpotensi berkembang dari persoalan lokal menjadi isu nasional. Oleh karena itu, DPRD mendorong adanya penanganan cepat dan tepat dari seluruh pihak terkait.
“Ini isu dari desa yang bisa menjadi isu nasional. Kami meminta agar persoalan ini segera diselesaikan dan tidak berlarut-larut,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi langkah mahasiswa yang menyuarakan aspirasi masyarakat, serta mendorong agar forum-forum diskusi seperti ini dapat dilakukan secara berkala guna memastikan pengawasan terhadap program MBG berjalan maksimal.
DPRD berkomitmen untuk tetap bersikap objektif dalam melihat persoalan ini, termasuk membuka ruang evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Bone Bolango karena belum sempat melakukan kunjungan langsung ke lokasi kejadian, namun memastikan akan segera menindaklanjuti.
Senada dengan itu, anggota Komisi IV Hamzah Muslimin menekankan pentingnya transparansi dan respons cepat terhadap setiap kejadian di lapangan. Menurutnya, setiap keluhan masyarakat harus dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan program.
“Kalau ada kejadian seperti ini, harus segera diklarifikasi ke publik agar tidak menimbulkan kegaduhan. Ini menyangkut makanan, tidak boleh ada kesalahan sekecil apa pun karena berkaitan dengan kesehatan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya standar kualitas bahan baku yang jelas dan terukur, serta pengawasan ketat terhadap proses pengolahan dan distribusi makanan.
Sementara itu, anggota DPRD lainnya, Ghalieb, mengungkapkan bahwa Komisi IV telah melakukan investigasi lapangan serta memanggil pihak terkait untuk meminta penjelasan. Ia menilai kritik dari masyarakat dan mahasiswa merupakan hal yang wajar dalam upaya memperbaiki program.
“Program ini berkaitan langsung dengan masyarakat dan sekolah. Wajar jika ada protes. Yang penting bagaimana kita semua siap melakukan perbaikan agar kejadian seperti ini tidak terulang,” kata Ghalieb.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD juga menerima berbagai tuntutan dari mahasiswa, termasuk desakan evaluasi total program MBG, peningkatan transparansi, serta jaminan keamanan pangan bagi para siswa.
Melalui forum ini, DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program MBG agar berjalan sesuai standar, serta memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat tanpa menimbulkan risiko kesehatan.
Pewarta: Jhon Yantu
