Pansus Perizinan DPRD Gorontalo Kaji Penggabungan Ranperda Perizinan dan Investasi

Berita14 Dilihat
banner 468x60

Humas_Deprov – Panitia Khusus (Pansus) Perizinan Berusaha DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Senin (16/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua Pansus, Mikson Yapanto, dan dihadiri sejumlah anggota Pansus, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo, serta perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Dalam rapat tersebut, Dinas PMPTSP menyampaikan paparan terkait materi Ranperda sebagai pengampu usulan inisiatif eksekutif. Pembahasan juga mengarah pada skenario penggabungan dua Ranperda, yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Ranperda tentang Investasi Daerah.

Wakil Ketua Pansus menyampaikan bahwa sejumlah saran dan masukan telah mengemuka dalam pembahasan. Salah satunya menyangkut perlunya melakukan konfirmasi kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terhadap beberapa skenario perubahan regulasi yang sedang dipertimbangkan.

Selain itu, Pansus juga berencana mempelajari praktik penerapan regulasi perizinan berusaha dan investasi di DKI Jakarta sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penyempurnaan Ranperda.

Ia menegaskan, pembahasan Ranperda hingga saat ini masih berjalan sesuai tahapan dan jadwal (timeline) yang telah direncanakan.

Melalui pembahasan bersama OPD terkait , Pansus berupaya memastikan substansi Ranperda tersusun secara komprehensif, selaras dengan regulasi yang lebih tinggi, serta mampu memberikan kepastian hukum dan mendukung kemudahan berusaha serta peningkatan investasi di Pro

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *