Humas Deprov – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 dengan menyoroti capaian kinerja pemerintah daerah serta tindak lanjut atas rekomendasi DPRD tahun sebelumnya.
Rapat yang berlangsung di Ruang Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (30/03/2026), dipimpin Ketua Pansus Sun Biki. Dalam forum tersebut, Pansus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 2025.
Hasil pembahasan mengerucut pada dua poin utama, yakni indikator capaian kinerja pemerintah daerah dan realisasi tindak lanjut rekomendasi DPRD. Pansus menilai, implementasi rekomendasi tahun sebelumnya masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya diwujudkan dalam langkah konkret di lapangan.
“Rekomendasi masih banyak yang bersifat naratif administratif. Ini harus menjadi perhatian serius agar tidak berhenti di atas kertas,” tegas Sun Biki.
Selain itu, Pansus turut menyoroti pertumbuhan ekonomi daerah. Anggota Pansus mempertanyakan faktor utama yang mendorong peningkatan tersebut, apakah berasal dari intervensi pemerintah seperti program Corporate Social Responsibility (CSR) atau dari penguatan ekonomi masyarakat secara mandiri.
Di sektor sosial, isu kemiskinan juga menjadi perhatian. Pansus menilai data yang disajikan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Menurut Sun Biki, indikasi penurunan angka kemiskinan terlihat dari adanya pengembalian sekitar 100 unit bantuan rumah layak huni kepada pemerintah pusat.
“Ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Gorontalo kemungkinan sudah menurun,” ujarnya.
Di sisi lain, Pansus mencatat capaian positif pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi pajak daerah mencapai 126 persen dari target. Selain itu, kontribusi deviden Bank Sulut dan pendapatan lain-lain yang sah juga melampaui target, dengan realisasi mencapai Rp10 miliar dari target Rp5 miliar.
Secara keseluruhan, rata-rata PAD mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang dinilai sebagai sinyal positif bagi kinerja keuangan daerah.
Untuk memperdalam pembahasan, Pansus akan melanjutkan rapat pada hari berikutnya dengan fokus pada isu-isu strategis, termasuk persoalan diskriminasi. Rapat lanjutan tersebut akan melibatkan sejumlah dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, guna memastikan lahirnya solusi konkret terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
