Humas Deprov – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat Perum Bulog di Jakarta, Jumat (15/8/25), untuk membahas penguatan ketahanan pangan, khususnya terkait ketersediaan beras dan jagung di Gorontalo.
Rombongan diterima langsung oleh Direktur SDA Perum Bulog bersama jajaran manajemen.
Dalam pertemuan itu, Manager Bulog, Rahmat Kartolo, menjelaskan bahwa tantangan besar saat ini adalah persaingan penjualan secara online oleh pedagang grosir hingga tingkat toko kecil. Kondisi ini memengaruhi perputaran ekonomi hingga ke daerah, termasuk Gorontalo.
“Kita harus mempertahankan dan meningkatkan perekonomian daerah. Salah satunya melalui penguatan jalur distribusi dan penyerapan hasil pangan petani,” ujar Rahmat.
Komisi II menyampaikan keresahan masyarakat terkait penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dianggap tidak merata. Beberapa desa di Gorontalo baru menerima bantuan setelah dua hingga tiga bulan, sehingga menimbulkan kerawanan pangan.
Data penyaluran CBP yang digunakan Bulog masih mengacu pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang menurut DPRD perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran.
Selain beras, Gorontalo juga merupakan daerah sentra jagung nasional. Namun, Bulog baru mampu menyerap 3.600 ton atau sekitar 13,8% dari target nasional sebanyak 1 juta ton.
Untuk beras, meski Gorontalo adalah salah satu daerah produksi besar, distribusinya masih terkendala karena harus berkoordinasi dengan wilayah Sulawesi Utara.
Sekretaris Komisi II, Erwin Ismail menegaskan agar Bulog di Gorontalo tidak lagi bergabung dengan Sulut.
“Gorontalo adalah lumbung pangan. Kami berharap Bulog di Gorontalo bisa berdiri sendiri tanpa harus bergabung dengan Sulut. Sebab, ketika keputusan diambil di Sulut, Gorontalo kehilangan potensi penghasilan hingga Rp7 miliar,” tegas Erwin Ismail.
Komisi II juga menyoroti harga beras di Gorontalo yang sudah menembus Rp850 ribu per karung. Hal ini terjadi karena retail menarik stok beras dan enggan menjual langsung ke masyarakat akibat khawatir disalahkan, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan harga yang wajar.
Komisi II pun meminta solusi langsung dari Bulog dan berencana menyurat ke pemerintah pusat melalui Bapanas untuk mencari jalan keluar.
Pertemuan ditutup dengan penyerahan cenderamata dari Perum Bulog kepada rombongan DPRD Provinsi Gorontalo.
Pewarta : Noura
Editor : Hengki
