Humas Deprov – DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Pengelola Investasi Anagata Nusantara (BPI) Danantara di Kantor Pusat Wisma Danantara dalam rangka sinkronisasi Program Investasi Hilirisasi Peternakan Ayam Terpadu di Provinsi Gorontalo untuk mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pertemuan Gabungan Komisi DPRD Provinsi Gorontalo tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, dan diterima oleh Aurelius Altius Rosimin, Senior Director Corporate Strategy Danantara Indonesia beserta jajaran.
Dalam keterangannya, Ridwan Monoarfa menyampaikan bahwa terpilihnya Provinsi Gorontalo sebagai lokasi Program Hilirisasi Peternakan Ayam Terpadu merupakan momentum strategis yang tidak boleh berhenti pada seremoni kebijakan semata.
“Ini adalah peluang besar bagi Gorontalo. Namun kami tegaskan, program ini harus menjadi instrumen transformasi ekonomi rakyat, bukan sekadar proyek investasi berskala besar yang minim dampak terhadap peternak lokal,” ujar Ridwan.
Ia menjelaskan, berdasarkan pemaparan pihak Danantara, penetapan Gorontalo dilandasi sejumlah pertimbangan strategis, di antaranya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan Program MBG, ketersediaan jagung yang lebih dari cukup sebagai bahan baku pakan ayam, posisi wilayah yang strategis dengan dukungan infrastruktur pelabuhan, serta kesesuaian dengan peran Danantara sebagai lembaga investasi proyek prioritas nasional di bidang hilirisasi ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja.
“Kami menghargai argumentasi makro tersebut. Namun yang lebih penting adalah bagaimana seluruh pertimbangan itu diterjemahkan dalam desain program yang berdampak langsung dan terukur bagi masyarakat Gorontalo,” tegasnya.
Ridwan menekankan bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh sekadar menjadi fasilitator administratif. Menurutnya, harus ada kebijakan strategis yang berpihak pada pelaku usaha lokal, penguatan regulasi dan infrastruktur penunjang, serta indikator keberhasilan yang jelas dan dievaluasi secara periodik.
“Sinergi pusat dan daerah tidak boleh hanya berhenti pada koordinasi formal. Harus ada keberpihakan nyata kepada rakyat,” katanya.
Lebih lanjut, Ridwan Monoarfa menegaskan bahwa model hilirisasi yang dibangun wajib bersifat inklusif. Ia memastikan DPRD akan mendorong agar peternak ayam lokal yang telah eksisting tetap terintegrasi dalam sistem, terbuka ruang kemitraan bagi peternak baru, serta UMKM dan koperasi ikut tumbuh dalam rantai pasok.
“Distribusi nilai tambah harus adil dan berkelanjutan. Jika hilirisasi hanya melahirkan dominasi korporasi dan meminggirkan pelaku usaha kecil, maka tujuan ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah akan kehilangan legitimasi sosialnya,” ujarnya.
DPRD Provinsi Gorontalo, lanjut Ridwan, berkomitmen mengawal secara ketat implementasi Program Hilirisasi Peternakan Ayam Terpadu tersebut.
“Kami akan melakukan pengawasan aktif agar program ini benar-benar memperkuat struktur ekonomi daerah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Gorontalo tidak boleh hanya menjadi lumbung bahan baku. Gorontalo harus menjadi pusat nilai tambah dan pusat kesejahteraan rakyatnya sendiri. Hilirisasi harus memuliakan peternak, bukan menggantikannya,” tutup Ridwan Monoarfa.
