‎Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo Desak Banggar Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Rakyat ‎

banner 468x60

Humas Deprov – Komisi 4 DPRD Provinsi Gorontalo meminta Badan Anggaran (Banggar) agar memberi perhatian khusus terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan dasar masyarakat dalam pembahasan KUA-PPAS APBD Induk Tahun Anggaran 2026.
‎
‎Permintaan itu disampaikan dalam rapat konsultasi antara Komisi 4 bersama anggota komisi 4 yang bergabung dalam Badan Anggaran (Banggar), Selasa (05/08/25).
‎
‎Dalam keterangannya, Sekretaris Komisi 4, Ghalib Lahidjun, menegaskan bahwa masukan dari pihaknya tidak disampaikan secara rinci per item program maupun alokasi anggaran.
‎
‎Menurutnya, itu sengaja dilakukan komisi 4 karena Banggar memiliki sudut pandang yang lebih makro dalam penyusunan anggaran.
‎
‎“Kami sepakat, masukan dari Komisi 4 disampaikan secara umum. Detilnya nanti akan didalami oleh teman-teman anggota Komisi 4 yang juga duduk di Banggar,” ujar Ghalib usai rapat.
‎
‎Lebih lanjut, ia menyampaikan dua poin penting yang menjadi catatan strategis.
‎
‎”Pertama, agar Banggar memprioritaskan mitra-mitra kerja Komisi 4, yang menangani urusan-urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan kebencanaan,” kata Ghalib.
‎
‎Menurut Ghalib, OPD-OPD ini setiap hari berhadapan langsung dengan rakyat. Kalau tidak diprioritaskan, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat.
‎
‎Kedua, Komisi 4 juga mendorong agar pengalokasian anggaran didasarkan pada skala prioritas yang realistis, mengingat keterbatasan yang dihadapi pemerintah daerah akibat efesiensi anggaran.
‎
‎“Anggaran kita terbatas, sementara kebutuhan terus meningkat. Maka harus disusun berdasarkan urgensi dan skala prioritas,” katanya.
‎
‎Ghalib mencontohkan alokasi anggaran untuk penanganan HIV/AIDS yang dinilai belum ideal.
‎
‎Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2001, seharusnya minimal satu miliar rupiah dialokasikan untuk mendukung Komisi Penanggulangan HIV/AIDS. Namun, pada tahun anggaran 2025, Dinas Kesehatan hanya menerima Rp750 juta.
‎
‎“Ini jadi perhatian penting. Karena angka penularan HIV/AIDS terus meningkat dan masih banyak hal-hal urgen lainnya,” pungkas Ghalib.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *