Humasdeprov — Pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melakukan monitoring program pemberdayaan masyarakat di Desa Sejahtera, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Kunjungan tersebut diterima langsung Kepala Desa Sejahtera, Karmila Abdullah, bersama jajaran pemerintah desa.
Dalam pertemuan itu, Karmila mengungkapkan bahwa pemerintah Desa Sejahtera hingga kini masih menghadapi persoalan terkait kantor desa sehingga pelayanan pemerintahan sementara dilaksanakan di rumah warga. Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan agar Desa Sejahtera memiliki kantor desa sendiri pada 2027.
Selain persoalan fasilitas pemerintahan, Karmila turut menyampaikan kendala pendataan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan dasa wisma dengan sembilan indikator variabel dinilai berkaitan dengan persoalan penentuan desil dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), yang berdampak pada pengelompokan masyarakat sebagai calon penerima bantuan sosial.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalieb Lahidjun, mengusulkan agar pemerintah desa dapat menyampaikan usulan perubahan data penerima bantuan secara langsung kepada Dinas Sosial untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku dan mendapatkan persetujuan kepala daerah. Menurutnya, persoalan data perlu menjadi perhatian agar bantuan sosial lebih tepat sasaran dan masyarakat yang memenuhi kriteria tidak dirugikan akibat ketidaksesuaian data.
Komisi IV menegaskan bahwa hasil monitoring tersebut menjadi bahan evaluasi dalam mendorong perbaikan pelayanan pemerintahan desa dan penyaluran bantuan sosial. Koordinasi lintas pemerintah diharapkan mampu menjawab kebutuhan kantor desa sekaligus memperbaiki akurasi data penerima bantuan bagi masyarakat Desa Sejahtera.
