Humas Deprov — Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo ke Pemerintah Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Kamis (20/8/2026), mengungkap sejumlah kebutuhan mendasar masyarakat desa, terutama di sektor pertanian.
Rombongan Komisi IV diterima langsung Kepala Desa Botubilotahu, One Mbuinga, S.E. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah desa menyampaikan bahwa kebutuhan paling mendesak saat ini adalah dukungan sarana produksi pertanian, khususnya alat perontok jagung (milu) serta ketersediaan bibit berkualitas.
Persoalan bibit menjadi perhatian serius karena pengalaman petani menunjukkan adanya perbedaan kualitas antara bibit yang diperoleh melalui program pemerintah provinsi dengan bibit yang disalurkan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Gorontalo.
Menurut pemerintah desa, sejumlah bibit yang pernah diterima dari pemerintah provinsi justru membuat petani mengalami kerugian karena hasil panen tidak sesuai harapan, bahkan terjadi gagal panen.
Sebaliknya, bibit yang berasal dari program Pokir DPRD Provinsi Gorontalo dinilai relatif lebih baik karena menggunakan varietas yang dianggap petani berkualitas, seperti NK dan 212 dari PT. PETS.
Kondisi ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. Sebab, program bantuan pertanian seharusnya tidak berhenti pada persoalan penyaluran, tetapi harus memastikan bantuan benar-benar memberikan dampak terhadap produktivitas dan pendapatan petani.
“Yang dibutuhkan desa adalah alat pertanian, terutama alat perontok milu. Untuk bibit, kami pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi, tetapi hasilnya justru membuat petani rugi karena gagal panen. Sementara bibit dari Pokir DPRD Provinsi masih terbilang bagus karena kualitasnya seperti NK dan 212,” ungkap kepala desa.
Di sisi lain, pemerintah desa juga menyampaikan bahwa bantuan dari PT PETS yang semestinya sudah tersedia hingga kini belum kunjung terealisasi. Hal tersebut turut menjadi perhatian karena keberadaan dukungan dari pihak perusahaan dinilai dapat memperkuat sektor ekonomi masyarakat desa.
Meski demikian, kondisi Desa Botubilotahu secara umum disebut cukup kondusif. Dari sisi lingkungan, masyarakat relatif aman menghadapi musim hujan. Sementara dari aspek ekonomi, pemerintah desa menilai kondisi masyarakat masih cukup sejahtera, termasuk karena aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan PT. PETS.
Untuk persoalan DTSEN, pemerintah desa juga menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak terdapat persoalan berarti. Data penerima manfaat disebut relatif aman dan tidak menjadi keluhan utama masyarakat di desa tersebut.
Namun, temuan mengenai kualitas bibit dan minimnya sarana pertanian menunjukkan bahwa persoalan pembangunan desa tidak semata-mata berada pada data penerima bantuan. Ketepatan jenis bantuan dan kualitas program justru menjadi faktor penting agar intervensi pemerintah tidak berubah menjadi beban bagi petani.
Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo diharapkan dapat membawa aspirasi tersebut ke tingkat pembahasan bersama pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait, khususnya menyangkut pengadaan alat pertanian, evaluasi kualitas benih bantuan, serta kepastian realisasi dukungan dari perusahaan.
Sebab, ketika petani sudah menerima bantuan tetapi hasilnya justru gagal panen, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya petaninya, melainkan juga desain program, mekanisme pengadaan, hingga kualitas bantuan yang diberikan pemerintah.
Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi momentum bagi DPRD untuk memastikan setiap program pertanian yang menggunakan anggaran publik benar-benar berujung pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani, bukan sekadar memenuhi target penyaluran bantuan.
