Humas Deprov – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas kerja sama program beasiswa Pemerintah Provinsi Gorontalo serta kebijakan bantuan studi bagi masyarakat.
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Inogaluma, Gedung DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (17/11/2026).

Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalieb Lahidjun, usai rapat mengatakan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari sejumlah diskusi sebelumnya terkait skema pemberian beasiswa agar lebih selaras dengan visi dan arah pembangunan pemerintah daerah.

Menurut Ghalieb, program beasiswa pemerintah provinsi perlu diarahkan berdasarkan kajian kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di daerah, sehingga lulusan penerima beasiswa nantinya dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Gorontalo.
Ia mencontohkan, salah satu program unggulan pemerintah daerah saat ini adalah sektor agromaritim yang mencakup bidang kelautan dan perikanan, termasuk pengembangan program taksi laut. Namun, di sisi lain, kerja sama beasiswa yang telah berjalan sejak 2018 justru lebih banyak diarahkan pada Sekolah Tinggi Transportasi Darat.
“Memang kita juga membutuhkan SDM di bidang transportasi darat, terutama untuk mengatur rekayasa lalu lintas dan sebagainya. Tetapi, pemerintah daerah juga memiliki banyak kebutuhan lain, misalnya di sektor pertanian, kelautan, perikanan, hingga pertambangan yang saat ini sedang berkembang di Gorontalo,” jelasnya.
Karena itu, Ghalieb menilai pemerintah daerah perlu memiliki kajian besar terkait kebutuhan SDM agar seluruh program beasiswa, baik melalui kerja sama perguruan tinggi maupun beasiswa umum, dapat diarahkan pada bidang keilmuan yang benar-benar dibutuhkan daerah.
“Jangan sampai kebijakan beasiswa ini terkesan tiba masa tiba akal. Tiba-tiba memberikan beasiswa pada sektor atau jurusan tertentu, tetapi tidak jelas apa manfaat dan keluaran yang akan diberikan bagi daerah,” tegasnya.
Selain mengevaluasi kesesuaian bidang studi dengan kebutuhan pembangunan, Komisi IV juga menyoroti pelaksanaan kewajiban pengabdian penerima beasiswa kedokteran.
Ghalieb mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterima dalam rapat, terdapat sejumlah dokter yang telah menyelesaikan pendidikan melalui program beasiswa pemerintah daerah, tetapi tidak kembali mengabdi di Gorontalo sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat.
Padahal, menurutnya, kebutuhan tenaga dokter di Gorontalo masih menjadi perhatian pemerintah daerah.
Ia meminta pemerintah provinsi bersikap tegas terhadap penerima beasiswa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja sama, termasuk kesepakatan yang dibuat melalui notaris.
“Kalau alasannya nanti akan mengembalikan biaya beasiswa, pemerintah daerah sebenarnya tetap mengalami kerugian dari sisi waktu. Karena itu, harus ada tindakan tegas terhadap perjanjian yang sudah dibuat agar tidak menjadi preseden buruk bagi kerja sama pemerintah dengan program pendidikan kedokteran,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ghalieb menyampaikan, Komisi IV akan menyusun sejumlah rekomendasi kepada gubernur dan wakil gubernur terkait arah kebijakan beasiswa dan bantuan studi di Provinsi Gorontalo.
Rekomendasi tersebut akan dirumuskan secara bertahap bersama OPD mitra yang berkaitan dengan penyelenggaraan program beasiswa.
Komisi IV juga akan melakukan evaluasi terhadap berbagai program beasiswa yang selama ini berjalan, termasuk mempertimbangkan perubahan bidang peminatan atau jurusan apabila kebutuhan SDM pada sektor tertentu dinilai telah terpenuhi.
Sebagai contoh, kerja sama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat yang telah berlangsung sejak 2018 akan dikaji kembali untuk melihat relevansinya dengan kebutuhan daerah saat ini.
Di sisi lain, Ghalieb turut mendorong agar pemerintah provinsi mulai memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi lokal yang ada di Gorontalo.
Ia mencontohkan, potensi kerja sama dengan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dalam pengembangan SDM di bidang pertambangan maupun ekonomi yang berkaitan dengan sektor pertanian.
Menurutnya, perguruan tinggi lokal saat ini telah memiliki berbagai program studi yang dapat dimanfaatkan untuk mencetak tenaga profesional sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
“Kita membayangkan perguruan tinggi di Gorontalo sekarang sudah semakin bagus. Misalnya, di UNG ada program studi pertambangan. Pemerintah provinsi bisa membangun kerja sama untuk memenuhi kebutuhan SDM di sektor pertambangan. Begitu juga bidang ekonomi yang bisa dikaitkan dengan sektor pertanian,” ungkapnya.
Ia berharap, melalui evaluasi dan perumusan rekomendasi tersebut, kebijakan beasiswa maupun bantuan studi Pemerintah Provinsi Gorontalo ke depan tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam menyiapkan SDM yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah.















