Humas deprov— Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo kembali menyoroti sejumlah persoalan perencanaan pembangunan daerah dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kepala Dinas PUPR-PK Provinsi Gorontalo beserta jajaran.
Rapat tersebut membahas kebutuhan perencanaan sejumlah program pembangunan, mulai dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penyusunan Detail Engineering Design (DED) TPA Talumelito yang telah mengalami kelebihan kapasitas, hingga perencanaan pembangunan jalan di sejumlah wilayah.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus diawali dengan perencanaan yang matang. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan setiap program yang akan dilaksanakan memiliki dokumen perencanaan yang jelas agar pelaksanaan pembangunan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Kita ingin memastikan bahwa program pembangunan yang masuk dalam perencanaan benar-benar sudah siap secara teknis. Jangan sampai anggarannya tersedia, tetapi dokumen perencanaannya belum siap. Ini yang harus kita benahi bersama,” kata Espin.
Selain BSPS dan infrastruktur jalan, Komisi III juga menyoroti kebutuhan perencanaan untuk penanganan kawasan rumah kumuh. Penanganan kawasan tersebut dinilai tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik, tetapi membutuhkan pemetaan dan desain yang jelas agar intervensi pemerintah tepat sasaran.
Hal serupa juga berlaku pada kawasan strategis yang membutuhkan dokumen perencanaan sebagai dasar pengembangan. Komisi III mendorong Dinas PUPR-PK memastikan kawasan-kawasan yang memiliki nilai strategis bagi daerah tidak hanya ditetapkan secara administratif, tetapi juga didukung perencanaan teknis yang dapat menjadi dasar pembangunan.
Persoalan lain yang mendapat perhatian adalah kondisi TPA Talumelito yang kapasitasnya semakin terbatas. Komisi III mendorong segera disiapkannya DED sebagai dasar untuk menentukan langkah penanganan dan pengembangan sistem pengelolaan sampah.
“TPA Talumelito sudah overload, sehingga tidak bisa kita biarkan tanpa perencanaan. Harus ada DED yang jelas supaya pemerintah punya dasar teknis untuk menentukan apa yang harus dilakukan ke depan,” ujar Espin.
Komisi III juga meminta perencanaan DED untuk sejumlah ruas jalan di wilayah Gorontalo diperkuat. Menurut Espin, dokumen tersebut penting untuk memastikan pembangunan jalan dilakukan berdasarkan kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan pembiayaan daerah.
“Kami ingin perencanaan ini tidak bersifat parsial. BSPS, kawasan kumuh, kawasan strategis, jalan maupun persoalan TPA harus memiliki perencanaan yang jelas. Dengan begitu, ketika masuk dalam penganggaran, programnya sudah benar-benar siap dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Komisi III memastikan hasil RDP tersebut akan menjadi bagian dari pengawasan DPRD terhadap perencanaan pembangunan infrastruktur. DPRD juga mendorong Dinas PUPR-PK menyusun skala prioritas agar keterbatasan anggaran dapat diarahkan pada program yang memiliki urgensi dan manfaat langsung bagi masyarakat.
