Humas Deprov – Kondisi nelayan di kawasan Danau Limboto, Kabupaten Gorontalo, mendapat perhatian serius dari Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo.
Sejumlah anggota Komisi III bersama Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo turun melakukan monitoring terhadap kondisi akses jalan perahu nelayan di kawasan Pentadio, Rabu (7/10/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie.
Monitoring dilakukan sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang mengeluhkan terputusnya akses perahu menuju sejumlah wilayah Danau Limboto.
Dalam dialog dengan warga, terungkap bahwa pendangkalan dan kekeringan yang terjadi di sejumlah kawasan danau yang di akibatkan kemarau berkepanjangan, membuat nelayan semakin kesulitan mencari ikan. Jalur yang sebelumnya menjadi akses perahu dari Pentadio menuju Kelurahan Dembe dan sebaliknya kini tidak lagi dapat dilalui.
Persoalan semakin kompleks karena jalur baru yang dikerjakan Balai Wilayah Sungai (BWS) hingga kini belum rampung.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, mengatakan kondisi tersebut harus segera dicarikan solusi karena menyangkut mata pencaharian masyarakat.
“Mereka meminta kepada Komisi III agar akses jalan perahu dibuka kembali, karena saat ini mereka sudah tidak bisa mencari ikan ke lokasi yang agak jauh akibat sebagian besar wilayah Danau Limboto mulai mengering,” ujar Espin.
Menurutnya, pekerjaan akses baru memang sudah dilakukan BWS. Namun, hingga saat ini pekerjaan tersebut belum selesai. Salah satu kendalanya diduga berkaitan dengan keterbatasan anggaran.
“Kita maklumi mungkin ada keterbatasan anggaran. Bisa jadi BWS masih menunggu anggaran perubahan untuk melanjutkan pekerjaan,” katanya.
Espin menegaskan, DPRD tidak ingin persoalan tersebut berhenti pada penyerapan aspirasi. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD harus mendorong adanya solusi konkret agar nelayan tetap dapat beraktivitas.
“Kita sebagai perwakilan pemerintah, lembaga DPRD, tetap harus mencarikan solusi bagi nelayan untuk bisa mengakses danau untuk mencari ikan, minimal memperoleh penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari,” tegasnya.
Ia mengaku prihatin dengan kondisi yang dialami masyarakat. Sebab, terputusnya akses perahu membuat nelayan semakin sulit menjangkau lokasi yang masih memiliki potensi ikan.
“Memang cukup miris, tetapi inilah kenyataan yang dihadapi mereka. Insyaallah ini akan mendapatkan solusi yang terbaik,” kata Espin.
Sebagai langkah lanjutan, Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama stakeholder terkait permasalahan ini
RDP tersebut akan membahas kondisi akses perahu, progres pekerjaan yang dilakukan BWS, sekaligus mencari alternatif solusi bagi nelayan di kawasan Pentadio Barat dan sekitarnya.
Espin berharap melalui RDP tersebut akan ada kejelasan mengenai kelanjutan pekerjaan akses perahu serta langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat.
“Insyaallah minggu depan kami akan mengadakan RDP dengan stakeholder terkait, bagaimana memberikan solusi atas apa yang diaspirasikan oleh nelayan yang ada di Pentadio Barat ini,” pungkasnya.
