Humas Deprov – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk mempertajam pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, mengatakan rapat tersebut difokuskan untuk menelaah kembali usulan program dan kegiatan dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mitra Komisi III, sekaligus menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.
“Kami ingin mempertajam hasil pembahasan KUA-PPAS 2027 bersama mitra Komisi III, termasuk mengakomodasi berbagai masukan dari fraksi. Kami ingin mengetahui secara rinci alasan adanya program yang mengalami kenaikan maupun penurunan anggaran,” ujar Espin.
Menurutnya, pendalaman tersebut penting agar Komisi III memiliki dasar argumentasi yang kuat saat pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
“Kami harus memastikan apakah suatu anggaran layak dipertahankan, dikurangi, atau dialihkan ke program yang lebih mendesak dan benar-benar dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Espin menjelaskan, Komisi III melihat masih terdapat sejumlah OPD yang memerlukan penambahan anggaran karena menyesuaikan kebutuhan organisasi dan pelaksanaan program prioritas. Di antaranya Biro Administrasi Pembangunan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, serta Bappeda.
Sebaliknya, pihaknya juga akan mengevaluasi program yang dinilai belum menjadi prioritas sehingga anggarannya dapat digeser untuk mendukung kegiatan yang memiliki manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Ia menegaskan, Bappeda memiliki peran strategis sebagai institusi yang menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga seluruh program dalam APBD harus mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.
“Kami tidak ingin ada lagi program yang tidak memiliki dasar dalam dokumen perencanaan daerah. Jangan sampai muncul program yang tiba-tiba masuk tanpa melalui kajian dan pembahasan yang matang. Semua harus melalui proses argumentasi dan diskusi yang panjang agar APBD 2027 benar-benar berkualitas,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Espin juga menyinggung perkembangan pembangunan embarkasi haji di Gorontalo. Ia menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan fasilitas tersebut dapat beroperasi pada 2028.
Menurutnya, proses pembebasan lahan saat ini dialihkan penanganannya ke Dinas PUPR agar memiliki dasar pelaksanaan yang lebih sesuai. Sementara itu, pemerintah pusat melalui APBN terus melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung di Bandara Djalaluddin Gorontalo.
“Pada 2027 akan dilakukan penebalan runway agar mampu melayani pesawat berbadan lebar seperti Boeing dan Airbus yang mengangkut jamaah haji maupun umrah. Dengan demikian, penerbangan dari Gorontalo menuju Jeddah diharapkan dapat dilakukan secara langsung tanpa transit di Makassar atau Medan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengembangan bandara tersebut telah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan berdasarkan hasil koordinasi dengan Bappenas, anggarannya telah disiapkan untuk tahun 2027.
“Kami berharap anggaran yang sudah direncanakan ini tidak mengalami pemangkasan sehingga seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai target dan masyarakat Gorontalo segera merasakan manfaatnya,” tutup Espin.
