Humas Deprov – Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi serta memastikan kelancaran penyaluran kuota BBM industri dan umum di wilayah Provinsi Gorontalo, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke SPBU Luhu, Kecamatan Telaga, Sabtu (1/11/25).
Kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh informasi langsung terkait mekanisme distribusi BBM, kendala di lapangan, serta kesesuaian pelaporan data kendaraan dan kuota dengan ketentuan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Dari hasil pemantauan, Komisi II menemukan sejumlah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yakni pertama data kendaraan penerima BBM bersubsidi dinilai belum valid dan tidak konsisten dari tahun ke tahun. Data yang digunakan untuk pengajuan kuota masih bersifat umum dan belum diperbarui secara berkala, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam penyaluran.
Kedua, dalam hal kuota BBM dan penyaluran pengelola SPBU menyampaikan bahwa kuota yang diterima setiap tahun didasarkan pada serapan tahun sebelumnya tanpa penambahan. Kondisi ini sering menyebabkan keterbatasan pasokan saat terjadi peningkatan jumlah kendaraan atau kebutuhan operasional di lapangan.
Selain itu, penyaluran solar industri juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan temuan, pelaporan solar industri di tingkat daerah belum tertata dengan baik. Beberapa badan usaha belum melakukan pelaporan lengkap terkait pembelian dan penggunaan solar industri, yang berdampak pada kurang optimalnya kontribusi pajak bahan bakar terhadap pendapatan daerah.
Komisi II juga menyoroti pentingnya koordinasi antarinstansi, khususnya antara Organda, BPH Migas, dan Pemerintah Daerah dalam pengumpulan serta validasi data kendaraan. Dibutuhkan sistem data terintegrasi agar tidak terjadi tumpang tindih pengajuan kuota maupun pendataan ganda oleh satu rumah tangga atau unit usaha.
Meski demikian, Komisi II memberikan apresiasi terhadap pelayanan SPBU Luhu yang dinilai telah berjalan baik. Namun, SPBU ini masih menghadapi kendala dalam hal keterbatasan kuota dan sistem pelaporan. Pihak pengelola juga berharap adanya penyesuaian kuota pada tahun mendatang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Loly Yunus menyampaikan bahwa pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi harus dilakukan secara berkelanjutan agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan disparitas di masyarakat.
“Kami menemukan bahwa masih ada ketidaksesuaian antara data penerima dan kebutuhan di lapangan. Karena itu, kami mendorong pemerintah daerah bersama BPH Migas untuk segera memperbarui data kendaraan dan kuota secara terpadu. Tujuannya agar masyarakat benar-benar mendapatkan haknya, dan tidak ada pihak yang dirugikan,” ujar Loly Yunus.
Ia juga menambahkan, keterbatasan kuota BBM yang hanya didasarkan pada serapan tahun sebelumnya sudah tidak relevan dengan perkembangan jumlah kendaraan dan kebutuhan energi masyarakat saat ini.
“Harus ada penyesuaian kuota berdasarkan kondisi riil di lapangan. Dengan begitu, pelayanan di SPBU bisa lebih lancar dan tidak terjadi antrean panjang yang merugikan masyarakat maupun pelaku usaha,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut dari hasil kunjungan tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo memberikan beberapa rekomendasi penting:
1. Peningkatan akurasi data kendaraan penerima BBM bersubsidi** melalui pembaruan berkala dan koordinasi lintas instansi.
2. BPH Migas diharapkan dapat menyesuaikan kuota BBM berdasarkan kebutuhan aktual, bukan semata pada serapan tahun sebelumnya.
3. Pemerintah daerah diminta memperkuat pengawasan serta pelaporan solar industri, terutama dalam kaitannya dengan optimalisasi kontribusi pajak daerah.
4. Komisi II akan menindaklanjuti hasil kunjungan ini dalam rapat bersama instansi terkait guna merumuskan langkah strategis peningkatan pendapatan daerah dan efisiensi distribusi energi.
Melalui kunjungan ini, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat fungsi pengawasan di bidang ekonomi dan energi. Diharapkan hasil pemantauan ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah serta instansi terkait dalam mewujudkan penyaluran BBM yang tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan bagi masyarakat Gorontalo.
