Humas Deprov — Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan lapangan ke Kantor Desa Tinelo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Minggu (16/8/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memonitor persoalan ketidakakuratan data desil penerima bantuan sosial yang dinilai kerap mengalami perubahan.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi I menggali informasi secara langsung dari pemerintah desa serta pendamping sosial terkait kondisi data penerima manfaat di lapangan. Persoalan data desil menjadi perhatian karena ditemukan adanya ketidaksesuaian antara tingkatan desil masyarakat dengan penyaluran bantuan yang diterima.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Yeyen Sidiki, menyampaikan bahwa persoalan data desil perlu mendapat perhatian serius karena berdampak langsung terhadap masyarakat penerima bantuan.
Menurutnya, ketidaksesuaian data dapat menimbulkan protes dan keresahan di tengah masyarakat, terutama ketika warga tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai mekanisme penentuan desil dan kriteria penerima bantuan.
“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai penentuan desil. Jangan sampai ketidakakuratan data justru menimbulkan protes dan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” ujar Yeyen.
Ia mengatakan, Komisi I akan terus melakukan peninjauan langsung ke sejumlah desa untuk memetakan persoalan yang terjadi, mengingat permasalahan data dan kondisi masyarakat di setiap wilayah dapat berbeda.
Komisi I juga mendorong agar sosialisasi dilakukan secara lebih intensif, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa. Bahkan, sosialisasi secara door-to-door bersama petugas terkait dinilai penting untuk memastikan masyarakat memahami status data mereka sekaligus mengetahui mekanisme pengusulan maupun pemutakhiran data.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Koordinator PKH Kabupaten Bone Bolango, Moh. Cian Palada, bersama pendamping PKH, BPNT, serta aparat Desa Tinelo.
Dari pihak pendamping sosial dan pemerintah desa disampaikan bahwa persoalan ketidaksesuaian data desil terjadi secara menyeluruh. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan informasi yang simpang siur apabila tidak disertai penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Pemerintah desa juga kerap menjadi pihak yang mendapat sorotan dari masyarakat karena pengelolaan data sosial melalui sistem yang digunakan di tingkat desa, termasuk data DTSEN/SIKS-NG.
Karena itu, diperlukan langkah bersama antara pemerintah, pendamping sosial, dan pemerintah desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai proses pemutakhiran data, penentuan desil, serta mekanisme penetapan penerima bantuan.
Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo berharap pemerintah terkait dapat segera melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan memperkuat validasi data di lapangan. Dengan demikian, penyaluran bantuan sosial dapat lebih transparan, tepat sasaran, serta mampu meminimalkan kesalahpahaman dan protes masyarakat.
Kunjungan lapangan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo dalam memastikan kebijakan bantuan sosial benar-benar berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan dan didukung oleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
