Komisi I Pastikan Pengelolaan IPAL SPPG Ulanta

Berita, Komisi I DPRD179 Dilihat
banner 468x60

Humas Deprov – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo kembali melakukan peninjauan terhadap pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Ulanta, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Sabtu (21/11/2026).

Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menerima penjelasan dari Kepala Pengelola SPPG Ulanta, Amal Farullah, terkait sistem pengolahan limbah melalui tiga tahapan bak kontrol, yakni grease trap, bak pengendapan, dan biofilter. (Fhoto : Jhon Ibrahim)

Kunjungan ini menjadi bagian dari tindak lanjut pengawasan DPRD terhadap operasional SPPG, khususnya menyangkut kelayakan pengelolaan limbah dan pemenuhan dokumen administrasi lingkungan.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Sitti Nurain Sompie, mengungkapkan bahwa pihaknya sebelumnya telah melakukan kunjungan ke lokasi yang sama. Dalam pemeriksaan terdahulu, Komisi I menemukan dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) terkait IPAL masih dalam proses pengurusan.

Dari hasil peninjauan terbaru, Komisi I mendapatkan perkembangan positif. Dokumen SPPL yang sebelumnya belum tersedia kini telah diterbitkan oleh instansi lingkungan hidup setempat. Sementara kondisi pengelolaan IPAL juga dinilai sudah cukup baik berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan.

Dalam pemaparan kepada rombongan, Kepala Pengelola SPPG Ulanta Amal Farullah, menjelaskan bahwa sistem pengolahan limbah di lokasi tersebut menggunakan tiga tahapan bak kontrol, yakni grease trap, bak pengendapan, dan biofilter.

Limbah dari aktivitas dapur terlebih dahulu melewati ketiga tahapan tersebut sebelum dialirkan melalui saluran pembuangan akhir menuju aliran sungai kecil. Menurut pihak pengelola, proses ini berfungsi memisahkan minyak serta mengolah limbah sebelum air dialirkan keluar dari instalasi.

Tak hanya persoalan IPAL, pihak pengelola juga memaparkan perkembangan pemenuhan sejumlah persyaratan administrasi operasional SPPG. Dokumen kelayakan dari Badan Gizi Nasional (BGN), SPPL, hingga surat kelayakan halal disebut telah terpenuhi.

Sementara untuk administrasi perkantoran, khususnya berkaitan dengan pengaturan tenaga kerja dan sistem pergantian shift, pengelola menjelaskan bahwa prosesnya dikoordinasikan melalui mitra pihak ketiga (third party) yang bekerja sama dengan yayasan. Dokumen administrasi tersebut dikabarkan telah diterbitkan sekitar dua minggu lalu.

Kunjungan kerja ini turut dihadiri sejumlah pimpinan dan anggota Komisi I serta Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo bersama jajaran. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh pihak pengelola SPPG Desa Ulanta.

Melalui peninjauan tersebut, Komisi I menegaskan pentingnya perhatian terhadap aspek lingkungan dalam penyelenggaraan pelayanan pemenuhan gizi. Sebab, keberadaan SPPG tidak hanya dituntut memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga harus mampu memastikan aktivitas operasionalnya tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar.

Pengelolaan IPAL yang berfungsi dengan baik, disertai kelengkapan dokumen dan pemantauan secara berkelanjutan, menjadi bagian penting dalam menjaga agar operasional SPPG berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *