Humas Deprov – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo turun langsung memediasi sengketa lahan antara nelayan dan pihak pengembang proyek Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Tolotio, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, Minggu (12/4/2026).
Kunjungan lapangan tersebut dipimpin Ketua Komisi I, Fadli Poha, bersama seluruh anggota komisi, yakni Sitti Nurayin Sompie, Femmy Kristina Udoki, Yeyen S. Sidiki, Fikran A.Z. Salilama, H. Ekwan Ahmad, Ramdan Liputo, Dedi Hamzah, dan Umar Karim. Rombongan disambut Kepala Desa Tolotio, Marlen Hamdata, S.AP., serta pihak pengembang di lokasi proyek.
Mediasi dilakukan sebagai tindak lanjut atas aduan masyarakat nelayan yang mengeluhkan penyempitan area tambatan perahu akibat pembangunan proyek KNMP. Nelayan menyebut, lokasi tersebut sebelumnya merupakan area sandaran perahu yang telah dirintis pemerintah desa menggunakan Dana Desa dan dimanfaatkan bersama oleh warga Desa Tolotio dan Desa Lembah Hijau.
Kepala Desa Tolotio, Marlen Hamdata, mengusulkan agar pihak pengembang melakukan penyesuaian dengan memperluas area pembangunan ke arah tertentu, sehingga akses tambatan perahu tetap tersedia bagi nelayan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Gorontalo, Femmy Udoki, menegaskan pentingnya komitmen pengembang untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat pesisir.
Hasil mediasi pun mencapai kesepakatan. Pihak pengembang bersedia memperluas lahan timbunan ke arah barat proyek agar tidak mengganggu area tambatan perahu nelayan.
“Pihak pengembang telah sepakat memperluas lahan sehingga tidak mengganggu pemanfaatan tambatan perahu oleh nelayan. Hasil kesepakatan ini juga akan kami laporkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujar Femmy.
Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, sengketa antara nelayan dan pengembang dinyatakan selesai dan menemukan titik temu. Komisi I DPRD Gorontalo berharap komunikasi dan koordinasi antar pihak tetap terjaga untuk mencegah potensi konflik di masa mendatang.
“Kami berharap jika ada kendala di kemudian hari, segera dikomunikasikan dengan Komisi I agar dapat difasilitasi dengan baik,” pungkasnya.
Pewarta: Budhy
