Humas Deprov — Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Hj. Espin Tulie, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2027, yang dilaksanakan pada Selasa (14/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Gorontalo, Sekretaris Daerah, perwakilan Inspektur Utama Kementerian, Kepala BPSDM Dalam Negeri RI, para bupati dan wali kota se-Provinsi Gorontalo yang diwakili sekretaris daerah, kepala OPD, kepala BPN se-Provinsi Gorontalo, pimpinan perbankan, Wakil Ketua DPRD, serta Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo.
Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa arah pembangunan daerah telah mengacu pada RPJMD 2026 yang telah dirumuskan dan disepakati bersama. Perencanaan tahun 2027 merupakan kelanjutan dari kebijakan strategis yang telah disusun sebelumnya.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Hj. Espin Tulie, menyoroti kondisi ekonomi masyarakat saat ini, khususnya terkait kenaikan harga kebutuhan pokok yang dinilai menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan ke depan.
Menurutnya, kondisi global saat ini memiliki dampak signifikan terhadap daerah, sehingga apa yang terjadi di tingkat internasional tidak dapat dihindari dan akan mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat di Gorontalo.
“Fenomena global yang terjadi saat ini memberikan dampak langsung terhadap daerah. Ini harus menjadi perhatian dalam menyusun perencanaan pembangunan tahun 2027,” ujarnya.
Dari aspek nasional, ia juga menegaskan bahwa pemerintah tengah menerapkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu melalui efisiensi anggaran serta penajaman program dan kegiatan pembangunan agar lebih tepat sasaran.
Ia menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2025 menunjukkan tren positif dengan tingkat kemiskinan yang semakin menurun, yang menandakan bahwa hasil pembangunan mulai dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
Selain itu, Hj. Espin Tulie turut menyoroti pentingnya penguatan program berbasis ekosistem ekonomi, salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dinilai memiliki dampak luas karena tidak hanya menyentuh penerima manfaat secara langsung, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sektor pendukung.
“Jika program MBG berjalan sesuai perencanaan, maka akan menciptakan ekosistem ekonomi yang luas, mulai dari penyedia ayam, telur, sayur-mayur hingga buah-buahan. Ini harus dimaksimalkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong percepatan kontribusi anggaran dari pemerintah pusat ke daerah, khususnya bagi Provinsi Gorontalo, guna menjamin keberlangsungan pembangunan dan investasi.
Menurutnya, pembiayaan pembangunan di daerah masih sangat bergantung pada sinergi antara APBD, APBN, serta dukungan investor, sehingga kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Musrenbang RKPD 2027 ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan yang adaptif terhadap dinamika global, memperkuat arah pembangunan daerah, serta memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Pewarta: ICK
