Humas Deprov – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M. Thomas Mopili, S.E., M.M., melaksanakan agenda reses di Desa Alata Karya, Kabupaten Gorontalo Utara, Jumat (3/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi wadah dialog antara masyarakat dan wakil rakyat untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, hingga kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Idrus M. Thomas Mopili menyampaikan bahwa reses merupakan kesempatan bagi anggota DPRD untuk mendengar secara langsung kebutuhan masyarakat sekaligus mengawal agar aspirasi tersebut dapat diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
Pemerintah Desa Alata Karya menyampaikan bahwa pada Tahun Anggaran 2025 desa tersebut telah memperoleh bantuan bagi 26 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meski demikian, masyarakat berharap dukungan pemerintah terus ditingkatkan agar semakin banyak pelaku usaha yang memperoleh manfaat.
Pada sesi dialog, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Alata Karya, Sudirman Karim, mengusulkan perbaikan jembatan di Dusun Alata II yang kondisinya telah rusak serta rehabilitasi jembatan gantung yang menjadi akses utama masyarakat. Selain itu, ia juga meminta kelanjutan pembangunan ruas jalan di Dusun Bulalo Titi yang masih menyisakan sekitar 300 meter belum diaspal serta peningkatan bantuan benih jagung bagi para petani.
Sementara itu, pelaku UMKM, Firman Mohi, menyampaikan perlunya dukungan pemerintah dalam pengurusan sertifikat halal. Menurutnya, kuota program sertifikasi halal bagi Kabupaten Gorontalo Utara belum mampu menjangkau seluruh pelaku usaha. Ia juga berharap Ketua DPRD dapat mendorong dinas terkait untuk lebih aktif melakukan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal, termasuk mekanisme pengurusan melalui skema self declare di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Aspirasi lainnya disampaikan oleh Irawati Balu yang mengusulkan rehabilitasi Masjid Al-Hidayah Desa Alata Karya karena kondisinya mulai mengalami kerusakan. Usulan tersebut diharapkan dapat menjadi prioritas bantuan pada Tahun Anggaran 2027.
Masyarakat juga mengajukan permohonan pembangunan masjid di Dusun Bulalo Kiki serta pembangunan saluran drainase untuk mengatasi genangan banjir yang kerap terjadi saat musim hujan.
Selain itu, aparat desa yang diwakili Helsin Pomanto berharap adanya program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) yang juga dapat menyasar aparat desa yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Idrus M. Thomas Mopili menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap usulan masyarakat sesuai dengan kewenangan DPRD Provinsi Gorontalo. Khusus terkait kondisi jembatan gantung, ia menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Komando Resor Militer (Korem) untuk membuka peluang penanganan melalui Program Jembatan Garuda Merah Putih yang saat ini dapat dilaksanakan oleh Korem.
“Kami akan mengupayakan koordinasi dengan Danrem terkait usulan perbaikan jembatan gantung ini. Mudah-mudahan melalui Program Jembatan Garuda Merah Putih, kebutuhan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti sehingga akses transportasi menjadi lebih aman dan nyaman,” ujar Idrus.
Ia menambahkan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan pembahasan dan diperjuangkan melalui mekanisme penganggaran serta koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun instansi terkait.
Melalui agenda reses ini, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo berharap komunikasi antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan DPRD terus terjalin dengan baik sehingga setiap program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara.
