Humas Deprov – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, menghadiri kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Gorontalo yang digelar di Lantai 4 Bank Indonesia Perwakilan Gorontalo. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat sinergi pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah.
HLM mengusung tema “Akselerasi Program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan Program Pengendalian Inflasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofyan Ibrahim, yang sekaligus memimpin rapat dengan menghadirkan narasumber Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Kepala BPS Provinsi Gorontalo, serta Kepala Kanwil DJPB.
Pertemuan strategis ini turut dihadiri para Sekretaris Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, Kepala BPK Perwakilan Gorontalo, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Direktur Bank SulutGo, perwakilan Pertamina Patra Niaga, BMKG, serta jajaran OPD provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam HLM tersebut, para Sekda kabupaten/kota memaparkan berbagai langkah dan strategi pengendalian inflasi yang telah dan akan dilakukan menjelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Diskusi juga membahas penyebab inflasi serta komoditas utama penyumbang inflasi di Provinsi Gorontalo.
Berdasarkan pemaparan, komoditas yang masih mendominasi inflasi antara lain cabai rawit, beras, tomat, bawang merah, daging ayam, telur, dan minyak goreng.
Di sisi lain, terungkap bahwa jumlah Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan dari sebelumnya 60 dapur menjadi 71 dapur MBG. Kondisi ini dinilai harus sejalan dengan ketersediaan komoditas pangan lokal, khususnya menjelang HBKN.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.
“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, BUMN, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan. Terlebih menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, kebutuhan masyarakat meningkat sehingga ketersediaan dan distribusi pangan harus benar-benar terjaga,” ujar Espin.
Ia juga menyoroti peningkatan jumlah dapur MBG yang harus diimbangi dengan penguatan sektor pangan lokal.
“Bertambahnya dapur MBG dari 60 menjadi 71 dapur tentu membutuhkan dukungan komoditas pangan yang cukup dan berkelanjutan. Ini harus menjadi peluang bagi petani, peternak, dan pelaku usaha lokal di Gorontalo agar bisa terlibat langsung, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Espin menyampaikan bahwa Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo akan terus mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
“Dengan pertumbuhan ekonomi Gorontalo yang mencapai 5,49 persen pada tahun 2025, ini menjadi modal positif. Harapannya di tahun 2026 pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” tutup Espin.
Dari sisi energi, Pertamina Patra Niaga memastikan stok BBM di Provinsi Gorontalo aman untuk 12 hari ke depan dan distribusi akan tetap berjalan normal sehingga tidak terjadi kelangkaan.
Sementara itu, BMKG mengimbau seluruh pihak untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca. Berdasarkan prakiraan, pada bulan Juni berpotensi terjadi hujan dan angin, sehingga perlu antisipasi, termasuk dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Penas Tani Nelayan Tahun 2026 di Provinsi Gorontalo.
