Humas Deprov – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menghadiri kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama yang dirangkaikan dengan Forum Pemangku Kepentingan Provinsi Gorontalo Tahun 2026. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin dalam pembahasan dan evaluasi pelaksanaan Program BPJS Kesehatan melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kamis (12/3/2026).
Forum yang berlangsung di Ruang Huyula Kantor Gubernur Gorontalo itu dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo, Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan beserta jajaran, serta sejumlah pimpinan OPD terkait.
Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan layanan kesehatan turut menjadi sorotan. Salah satunya terkait masih adanya beberapa jenis penyakit yang belum sepenuhnya tercover dalam layanan BPJS Kesehatan. Selain itu, terdapat juga kasus pasien yang harus pulang lebih cepat dari rumah sakit meskipun kondisi kesehatannya belum sepenuhnya pulih setelah menjalani operasi. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pasien.
Di sisi lain, program layanan kesehatan gratis yang disampaikan oleh dokter anak dalam forum tersebut mendapat apresiasi. Berdasarkan data yang dipaparkan, Provinsi Gorontalo saat ini menempati peringkat pertama dalam capaian layanan kesehatan gratis.
Capaian tersebut dinilai sebagai prestasi yang patut dipertahankan, namun sekaligus perlu diikuti dengan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat.
Sekretaris Komisi IV menilai program pemeriksaan kesehatan gratis selama ini masih terbatas pada momentum tertentu, seperti saat peringatan hari ulang tahun Provinsi Gorontalo. Menurutnya, pola tersebut perlu diubah agar layanan kesehatan gratis dapat diakses masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan.
“Layanan kesehatan gratis sebaiknya tidak hanya dilaksanakan pada momentum tertentu saja. Jika memungkinkan, setiap puskesmas dapat membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat,” ujar ketua Fraksi Golkar.
Ia juga menekankan pentingnya fleksibilitas layanan. Apabila masyarakat tidak dapat hadir pada hari pelaksanaan tertentu, maka layanan kesehatan gratis seharusnya tetap dapat diakses pada hari-hari lainnya.
Selain itu, meskipun Provinsi Gorontalo telah meraih peringkat pertama dalam layanan kesehatan gratis, pemerintah daerah diminta tidak lengah. Sosialisasi program kesehatan harus terus dilakukan hingga ke tingkat desa agar masyarakat semakin memahami pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya preventif dalam mencegah penyakit sejak dini. Dengan masyarakat yang lebih sehat, beban pembiayaan jaminan kesehatan juga dapat ditekan.
“Jika penyakit dapat dicegah sejak awal, maka potensi kemiskinan akibat biaya kesehatan juga bisa ditekan. Ini sekaligus membantu pemerintah dalam mengurangi beban anggaran jaminan kesehatan,” ungkap dengan nada tegas.
Forum ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo.
