Humas Deprov — Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara, Meyke Camaru, menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (19/8/25).
Dalam penyampaiannya, Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi atas capaian kinerja keuangan daerah yang dinilai cukup baik. Hal ini tercermin dari realisasi belanja pemerintah Provinsi Gorontalo pada Triwulan II tahun 2025, yang berhasil menempati peringkat kesembilan nasional dan peringkat pertama se-Sulawesi dengan capaian 37,20%. Sementara itu, realisasi pendapatan juga tidak kalah membanggakan, dengan capaian 43,81% dan berada pada peringkat ke-14 nasional, sekaligus peringkat pertama di Sulawesi.
“Capaian ini menunjukkan bahwa perputaran uang dan belanja pemerintah Provinsi Gorontalo sudah sangat baik. Kami dari Fraksi Partai Golkar menghargai dan mengapresiasi capaian tersebut,” ujar Meyke Camaru dalam rapat tersebut.
Fraksi Golkar juga menilai bahwa capaian ini tidaklah mudah, mengingat adanya tantangan efisiensi anggaran serta penundaan belanja modal dan barang di awal tahun 2025. Oleh karena itu, mereka berharap sistem dan pola pengelolaan anggaran yang digunakan selama ini dapat diteruskan dalam pelaksanaan perubahan APBD berikutnya.
Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar, Dalam sesi pandangan umum, Fraksi Partai Golkar menyampaikan sejumlah poin penting:
Penyusunan perubahan APBD 2025 tetap harus mengacu pada agenda prioritas dan target yang telah ditetapkan dalam RKPD dan RPJMD Provinsi Gorontalo.
Program dan kegiatan yang belum mendesak serta membebani pembelanjaan diusulkan untuk ditunda, dan dialokasikan kembali dalam APBD berikutnya.
Perlu kehati-hatian dalam penambahan maupun pengurangan pos anggaran agar tidak mengganggu stabilitas keuangan daerah.
Penyesuaian belanja harus difokuskan pada program prioritas seperti pendidikan, infrastruktur dasar, dan pengentasan kemiskinan.
Saran Fraksi Golkar:
Fraksi Partai Golkar juga memberikan saran terkait pelaksanaan perubahan APBD 2025, antara lain:
Pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program pembangunan, dengan penekanan pada transparansi dan pelayanan publik yang berkualitas serta merata.
Perubahan APBD 2025 harus dirancang secara realistis, akuntabel, serta memperhatikan akurasi data dan perencanaan yang matang.
Penggunaan anggaran harus berbasis pada target kinerja yang terukur dan tidak mengabaikan skala prioritas dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
Dukungan Fraksi Golkar untuk Pembahasan Selanjutnya
Sebagai penutup, Meyke Camaru menyampaikan bahwa dengan mempertimbangkan keseluruhan poin yang disampaikan, Fraksi Partai Golkar menyatakan menerima Ranperda Perubahan APBD Tahun 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
“Kami berharap pembahasan lanjutan dapat dilakukan secara cermat dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik,” pungkasnya.
