Humas Deprov – Fraksi Amanat Bangsa DPRD Provinsi Gorontalo melalui juru bicaranya Femi Udoki, menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam Rapat Paripurna DPRD yang berlangsung, Selasa (19/8/25).
Dalam penyampaiannya, Fraksi Amanat Bangsa mencatat bahwa Ranperda Perubahan APBD 2025 secara umum telah konsisten dengan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan RKPD Provinsi Gorontalo. Hal ini tercermin dari fokus kebijakan pada sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, UMKM, dan lingkungan hidup.
Fraksi Amanat Bangsa mendorong adanya inovasi dalam menggali sumber pendapatan daerah melalui digitalisasi pajak, optimalisasi retribusi berbasis layanan, dan pemanfaatan aset daerah yang lebih produktif.
Fraksi Amanat Bangsa memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah yang tidak menambah pinjaman baru, serta memanfaatkan Silpa sebesar Rp29,5 miliar sebagai sumber pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan senilai Rp16,9 miliar diarahkan untuk cicilan utang lama.
“Ini menunjukkan kehati-hatian fiskal yang layak dipertahankan demi menjaga kesinambungan anggaran jangka panjang,” ujar Femi.
Meskipun mencatat adanya peningkatan anggaran untuk UMKM, pertanian, dan ketahanan pangan, Fraksi Amanat Bangsa juga menyayangkan adanya penurunan anggaran pada sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp25,5 miliar, serta infrastruktur jalan dan irigasi. Padahal, nelayan dan masyarakat pesisir merupakan bagian penting dari perekonomian Gorontalo.
“Kita butuh kebijakan anggaran yang lebih adil dan merata, yang berpihak pada UMKM, petani, nelayan, dan warga pesisir,” tegasnya.
Menutup pandangannya, Fraksi Amanat Bangsa menyatakan menerima Ranperda Perubahan APBD Tahun 2025 untuk dibahas lebih lanjut, dengan catatan-catatan korektif yang diminta untuk ditindaklanjuti oleh DPRD dan Gubernur sesuai kewenangan masing-masing.
“Semoga Allah SWT memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah rakyat demi kemajuan dan kesejahteraan Provinsi Gorontalo,” tutup Femi Udoki.
