Humas Deprov – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang juga Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, melaksanakan kegiatan pertemuan dengan konstituen dalam rangka Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025–2026 di Desa Barakati, Kecamatan Batudaa, Selasa (7/7/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana dialogis, di mana masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi yang dinilai menjadi kebutuhan mendesak di lingkungan mereka. Beberapa usulan yang mengemuka antara lain pembangunan drainase atau saluran pembuangan air limbah di Dusun Hungayo, penyediaan lahan untuk pembangunan lapak-lapak UMKM, serta perbaikan gorong-gorong yang telah tertutup dan menghambat aliran air sehingga kerap memicu banjir saat musim hujan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Fadli Poha menyampaikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat dan diperjuangkan sesuai dengan kewenangan DPRD Provinsi Gorontalo melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun instansi terkait.
“Reses merupakan kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Aspirasi mengenai pembangunan drainase, penyediaan fasilitas bagi pelaku UMKM, hingga perbaikan gorong-gorong yang berdampak pada banjir akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Kami ingin setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Fadli Poha.
Ia menambahkan bahwa persoalan drainase dan pengendalian banjir perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kenyamanan, kesehatan lingkungan, serta keselamatan warga. Sementara itu, dukungan terhadap penyediaan lapak UMKM diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan membuka peluang usaha yang lebih baik.
Fadli Poha menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat agar dapat menjadi perhatian pemerintah dan diwujudkan melalui program pembangunan yang tepat sasaran. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menyampaikan kebutuhan dan permasalahan di lingkungan masing-masing sebagai bagian dari proses pembangunan daerah yang berkelanjutan.
