Humas Deprov – Aspirasi pembangunan dan kebutuhan dasar masyarakat kembali mengemuka dalam kegiatan reses yang digelar Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Djoni Dalanggo, pada Jumat, 6 Februari 2026, di Desa Imbodu. Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan warga, mulai dari isu infrastruktur hingga akses jaringan telekomunikasi.
Kepala Desa Imbodu dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sejumlah bantuan yang telah terealisasi yang diberikan oleh Aleg DPRD Provinsi Gorontalo Djoni Dalanggo.
“ kami mewakili pemerintah Masyarakat Desa Imbonu Mengucapkan terima kasih kepada pak Djoni yang telah peduli kepada kami,” ungkapnya.
Dalam sambutannya pula Djoni Dalanggo membeberkan aspirasi yang telah ia salurkan berupa bantuan rawan pangan, dukungan UMKM, bibit jagung, serta hand sprayer bagi petani, keranda mayat, serta insentif tambahan bagi imam masjid. Ia juga menyebut seluruh proposal warga telah diterima, dan menyampaikan komitmen bahwa bantuan akan kembali dianggarkan pada tahun 2027.
“ keseluruhan saya lakukan demi Masyarakat Imbodu, namun semua tetap mengacu pada ketersediaan anggaran,” jelasnya.
Sejumlah saran dan aspirasi pun disampaikan warga. Peningkatan jalan tani menuju kawasan bandara sepanjang kurang lebih 2 kilometer menjadi keluhan utama karena hingga kini akses tersebut belum dinikmati masyarakat, sehingga hasil panen petani jagung dan nelayan sulit dijangkau. Warga juga mengusulkan pembuatan tambatan perahu untuk mendukung aktivitas nelayan.
Di sektor pendidikan, SD Imbodu mengajukan perbaikan pagar sekolah demi keamanan dan kenyamanan siswa. Warga juga mengapresiasi dukungan Djoni Dalanggo terhadap tim voly Imbodu yang berhasil menorehkan prestasi sebagai juara, sekaligus menyoroti minimnya fasilitas olahraga di desa.
Isu krusial lainnya adalah keterbatasan jaringan provider. Masyarakat berharap adanya pembangunan tower telekomunikasi, mengingat pentingnya komunikasi—terlebih wilayah tersebut memiliki bandara.
Menanggapi aspirasi itu, Djoni Dalanggo menyatakan bahwa usulan jalan tani dan tambatan perahu akan disampaikan dan dibahas lintas komisi. Terkait pendidikan, ia menegaskan kewenangan provinsi berada pada pendidikan menengah ke atas, sehingga SD dan SMP merupakan kewenangan kabupaten dan tidak dapat dianggarkan di tingkat provinsi.
Untuk persoalan jaringan, Djoni menegaskan komitmennya untuk membahas dan menseriusi kebutuhan telekomunikasi di Imbodu. Ia juga mengajak masyarakat untuk berkomunikasi dengan anggota legislatif lain, khususnya yang berada satu daerah pemilihan Boalemo–Pohuwato, agar perjuangan aspirasi berjalan bersama.
Kegiatan reses ini menegaskan peran DPRD sebagai jembatan aspirasi warga, sekaligus membuka peluang percepatan tindak lanjut lintas kewenangan demi kesejahteraan masyarakat Desa Imbodu.
