Humas Deprov – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (20/7/2026), dan dihadiri pimpinan serta anggota Komisi II bersama jajaran OPD.
Dalam rapat tersebut, berbagai masukan disampaikan anggota DPRD guna memastikan penyusunan APBD 2027 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus sejalan dengan target pembangunan daerah.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, mengapresiasi program penyediaan bibit rumput laut sebagai fondasi pengembangan budidaya. Ia mendorong pemerintah menyusun ekosistem budidaya rumput laut yang terintegrasi mulai dari produksi hingga hilirisasi sehingga hasil budidaya tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah. Pada sektor peternakan, Ridwan juga menekankan pentingnya data komoditas yang akurat sebagai dasar investasi, penguatan ekosistem peternakan, pengembangan industri daging beku, serta mengapresiasi program inseminasi buatan untuk meningkatkan populasi sapi.
Anggota Komisi II, Limonu Hippy, menyoroti sejumlah persoalan di sektor perikanan, di antaranya belum terealisasinya rehabilitasi SPBN Tilamuta, belum optimalnya operasional UPTD Lamu akibat keterbatasan anggaran, hingga belum terlaksananya program yang bersumber dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD pada pertengahan tahun 2026. Ia juga meminta penyesuaian harga agar mampu menopang operasional UPTD serta kejelasan alokasi anggaran tahun 2027. Selain itu, Limonu meminta evaluasi pengadaan Vessel Monitoring System (VMS), pemerataan bantuan budidaya rumput laut, serta data lengkap pengadaan kapal taksi nelayan. Pada sektor peternakan, ia mengingatkan agar bantuan sapi yang disalurkan dalam kondisi sehat dan berkualitas, tepat sasaran, serta meminta evaluasi terhadap kontraktor yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.
Sementara itu, Paris R.A. Jusuf menekankan agar pembahasan difokuskan pada efisiensi anggaran. Ia meminta OPD menyampaikan pagu anggaran secara ringkas, menjelaskan status usulan dalam pagu indikatif, serta memastikan kepastian pelaksanaan Pokir DPRD Tahun Anggaran 2026 agar tidak terus mengalami penundaan.
Dalam pembahasan Dinas Kelautan dan Perikanan, H. Suyuti menyoroti ketidaksesuaian rincian anggaran perikanan tangkap, meminta penjelasan pengurangan target kapal taksi nelayan dari lima unit menjadi dua unit, serta meminta kejelasan status program rumput laut apakah merupakan program reguler atau Pokir DPRD. Ia menegaskan pentingnya transparansi dalam penyusunan anggaran.
Hj. Lolly Yunus meminta perhatian pemerintah terhadap pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Inengo melalui penyediaan sarana dan prasarana, pengaktifan kembali SPBU Poto, serta bantuan armada Viar dan tempat sampah guna mendukung kebersihan kawasan TPI.
Anggota Komisi II Hj. Venny Rosdiana Anwar mengingatkan agar seluruh program tetap mengacu pada target RPJMD, khususnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ia juga meminta sinkronisasi antara program reguler dan Pokir DPRD melalui pembahasan bersama Banggar dan TAPD.
Senada dengan itu, Fadli Hasan mempertanyakan pengurangan pengadaan kapal taksi nelayan dan pengalihan anggarannya. Ia menegaskan seluruh program harus selaras dengan RPJMD dan Renstra, serta menilai pengadaan VMS sebaiknya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Ia menyatakan siap memperjuangkan penambahan kembali anggaran kapal taksi nelayan pada pembahasan di Badan Anggaran.
Wakil Ketua Komisi II Meyke Camaru meminta OPD menyajikan data program prioritas yang selaras dengan RPJMD, menjelaskan capaian program yang melampaui target, serta menyusun argumentasi yang kuat terhadap usulan penambahan anggaran. Ia juga menilai pengadaan bantuan dalam jumlah kecil kurang efektif dan tidak lagi menjadi prioritas dalam rencana APBD Tahun Anggaran 2027.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Erwinsyah Ismail mendorong penguatan pendampingan peternak melalui penyuluh dan tenaga kesehatan hewan, penyelenggaraan kontes sapi untuk meningkatkan kualitas ternak, serta pengembangan komoditas unggulan perkebunan yang memiliki peluang pasar besar. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas OPD agar produksi masyarakat memiliki kepastian pasar sekaligus menjadi dasar penyusunan program APBD 2027.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, pihak OPD melalui Meyke Camaru menyatakan kesiapan untuk menyelaraskan program prioritas dengan arah kebijakan DPRD, memperkuat kemitraan dengan Komisi II dalam pembahasan anggaran, serta menyiapkan data dan laporan yang dibutuhkan sebagai dasar penyusunan program dan kebutuhan anggaran Tahun Anggaran 2027.
RDP ini menjadi bagian dari upaya DPRD Provinsi Gorontalo untuk memastikan kebijakan anggaran tahun 2027 disusun secara efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor perikanan, peternakan, perkebunan, dan ketahanan pangan.
