Humas Deprov — Di sela-sela kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) V Kabupaten Gorontalo Utara, Bapak Ance Roboth melakukan kunjungan lapangan meninjau langsung kondisi jembatan gantung yang roboh di Dusun Limututu, daerah transmigrasi, Desa Bulontio Timur, Kecamatan Sumalata, Rabu (4/2/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai respons atas usulan dan keluhan serius masyarakat yang selama bertahun-tahun terisolasi akibat tidak berfungsinya jembatan penghubung utama bagi warga transmigrasi.
Jembatan gantung tersebut merupakan akses vital bagi masyarakat untuk mengangkut dan memanen hasil pertanian seperti jagung dan padi ladang, yang menjadi sumber utama penghidupan warga setempat.
Dalam peninjauan itu, Ance Roboth menyampaikan kritik tajam terhadap pemerintah daerah maupun instansi terkait yang dinilai lamban dan abai terhadap keselamatan serta kebutuhan dasar masyarakat transmigrasi. Ia menegaskan bahwa persoalan jembatan Limututu bukan masalah baru, namun terkesan dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi konkret.
“Jembatan ini dibangun tahun 2017, namun sudah ambruk sejak 2020. Ironisnya, hingga kini belum ada penanganan serius. Bahkan, jembatan ini sudah memakan korban jiwa saat banjir pada Oktober 2025. Ini bukan sekadar kelalaian teknis, tapi bentuk nyata pengabaian terhadap keselamatan rakyat,” tegas Ance Roboth.
Ia menyebut, kondisi tersebut mencerminkan ketimpangan pembangunan yang masih sangat dirasakan oleh masyarakat di wilayah terpencil dan transmigrasi. Padahal, menurutnya, negara seharusnya hadir memastikan akses dasar, terutama infrastruktur penghubung yang menyangkut keselamatan dan ekonomi rakyat.
Lebih lanjut, Ance Roboth menekankan bahwa pembangunan jembatan gantung di Dusun Limututu harus menjadi prioritas mendesak, bukan sekadar janji yang berulang setiap tahun anggaran. Ia juga mempertanyakan fungsi perencanaan dan pengawasan pembangunan yang menyebabkan jembatan yang relatif baru justru tidak memiliki daya tahan memadai.
“Kalau jembatan baru beberapa tahun sudah roboh, lalu rakyat disuruh menunggu bertahun-tahun lagi tanpa kepastian, di mana tanggung jawab pemerintah. Jangan sampai pembangunan hanya menjadi formalitas proyek tanpa memperhitungkan kualitas dan keberlanjutan,” ujarnya dengan nada keras.
Ance Roboth memastikan, aspirasi masyarakat Dusun Limututu akan dikawal secara serius di DPRD Provinsi Gorontalo, baik melalui pembahasan anggaran maupun koordinasi lintas sektor dengan pemerintah provinsi dan kabupaten. Ia menegaskan, keselamatan rakyat tidak boleh dikalahkan oleh alasan administratif dan birokrasi yang berbelit.
Kegiatan reses dan peninjauan lapangan tersebut diharapkan menjadi alarm keras bagi pemerintah agar tidak lagi menutup mata terhadap penderitaan masyarakat transmigrasi yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan daerah, namun justru hidup dalam keterbatasan akses dan risiko keselamatan yang tinggi.
