HUMAS DEPROV – Ratusan supir truk yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Gorontalo melakukan aksi mogok kerja di depan Gedung DPRD Provinsi Gorontalo pada Rabu (16/10/2024). Aksi ini dipicu oleh sejumlah permasalahan, seperti kelangkaan BBM jenis solar, keterbatasan jam operasional truk, serta proyek infrastruktur yang menghambat akses jalan utama.
Ketua DPW ALFI Gorontalo, Mohammad Jefri Isa, menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan jam operasional truk yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 telah menyebabkan penumpukan barang dan kerugian pada sektor logistik.
“Dengan adanya Pergub itu membatasi pergerakan kontainer,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan bahwa peningkatan angka distribusi, khususnya ekspor jagung, membutuhkan fleksibilitas waktu operasional truk.
Dalam aksi ini, sebanyak 174 supir truk turut melakukan demonstrasi, dan mereka mengancam akan terus mogok kerja hingga tuntutan mereka dipenuhi.
“Kalau tidak diindahkan maka kami akan tetap mogok kerja,” tegas Jefri.
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PPP Faisal Hulukati yang dipercayakan sebagai Pimpinan Rapat saat beraudiens dengan para masa aksi menyampaikan bahwa setidaknya ada enam poin tuntutan yang diajukan oleh massa, termasuk pencabutan Pergub Nomor 73 Tahun 2017, serta kelangkaan BBM solar bersubsidi.
“Kami meminta agar Pemerintah Provinsi Gorontalo segera melahirkan satu kebijakan,” ujar Faisal.
Faisal juga menambahkan bahwa saat ini sekitar 600 kontainer barang tertahan dan jika tidak segera ada langkah konkret, jumlah tersebut akan bertambah.
“Sudah sekitar 650 kontainer yang akan kita pikirkan. Olehnya, kami tadi dari DPR walaupun alat kelengkapan Dewan belum terealisasi, sudah sepakat dengan Pak Kadis untuk meminta agar besok itu truk-truk bisa segera beroperasi kembali untuk mengurai barang yang tertahan,” jelas Faisal.
Terkait permasalahan kelangkaan BBM solar, Faisal menyoroti bahwa hal ini merupakan salah satu faktor krusial yang menghambat distribusi. Menurutnya, suplai BBM subsidi yang tidak merata membuat banyak truk tidak bisa beroperasi.
“Kami mendapat informasi bahwa sekitar 80.000 liter BBM akan ditambah, dengan 8.000 liter per hari untuk mendukung operasional truk-truk ini,” tambahnya.
Hal ini diharapkan dapat memberikan solusi sementara bagi kelangkaan solar yang sedang dihadapi para pelaku usaha ekspedisi.
Sementara itu, Kepala Dinas Provinsi Gorontalo, Jamal Nganro, menegaskan bahwa pemerintah akan segera menindaklanjuti tuntutan para supir.
“Saya setelah ini langsung ke Pak Sekda selaku ketua forum LLJ untuk menyampaikan segala aspirasi teman-teman,” jelasnya.
Aksi mogok ini berdampak pada terhentinya distribusi barang di Gorontalo, termasuk 600 kontainer yang berhenti beroperasi. DPRD berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar mogok kerja ini tidak berkepanjangan.
