Humas Deprov — Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo memperkuat langkah antisipasi terhadap dampak kemarau panjang yang mulai dirasakan masyarakat, termasuk keterbatasan air bersih dan gagal panen.
Hal itu menjadi perhatian Komisi I saat melakukan kunjungan lapangan ke Desa Molingkapoto Selatan, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Sabtu (3/10/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, untuk melihat langsung kesiapan pemerintah desa menghadapi dampak musim kemarau, khususnya ketersediaan air bersih serta kondisi sektor pertanian masyarakat.
Rombongan diterima Sekretaris Desa Molingkapoto Selatan, Imran Kasim, di Kantor Desa Molingkapoto Selatan.
Desa Molingkapoto Selatan merupakan desa hasil pemekaran dari Desa Molinggapoto. Desa ini terbagi Empat Dusun dan memiliki luas wilayah sekitar 1.834 hektare dengan jumlah penduduk 1.496 jiwa.
Imran mengatakan, kekeringan berkepanjangan mulai berdampak terhadap masyarakat di empat dusun. Ketersediaan air bersih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi warga.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, distribusi air menggunakan mobil tangki telah dilakukan. Bantuan air bersih antara lain datang dari Brimob dan Balai Wilayah Sungai (BWS).
Selain bantuan air bersih, pemerintah juga telah menggelar pasar murah guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok di tengah kondisi kemarau.
Namun, dampak kekeringan tidak hanya dirasakan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Sektor pertanian juga ikut terdampak.
Menurut Imran, sejumlah petani di Desa Molingkapoto Selatan mengalami gagal panen akibat kekurangan air.
Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Siti Nur’ani Sompie, mengatakan persoalan air bersih di desa tersebut telah ditangani melalui kolaborasi berbagai pihak.
“Untuk kebutuhan air memang empat dusun itu sudah kekurangan air bersih, tapi sudah ada upaya-upaya dari pemerintah desa, kecamatan, Pemerintah Gorontalo Utara, Polda dan BWS untuk air bersih, begitu juga kepada perangkat desa untuk tidak henti hentinya menghimbau kepada masyarakat agar jangan membakar rumput sembarangan yang bisa mengakibatkan api cepat menjalar kemana-mana” kata Siti.
Meski demikian, menurut Siti, pemerintah perlu mulai memikirkan langkah pemulihan bagi petani yang mengalami gagal panen.
Pasalnya, ketika hujan kembali turun, petani yang kehilangan hasil panen akan menghadapi persoalan baru, terutama keterbatasan modal dan bibit untuk kembali menanam.
“Yang jadi polemik sekarang, bagaimana ketika hujan turun mereka yang gagal panen ini sudah tidak punya apa-apa. Dari mana mereka mendapatkan bantuan bibit untuk menanam kembali,” ujarnya.
Karena itu, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah menyiapkan bantuan bibit gratis bagi petani yang terdampak gagal panen.
Langkah tersebut dinilai penting agar petani dapat segera kembali mengolah lahan ketika musim hujan tiba.
“Sesuai prediksi hujan akan turun bulan November. Kami atas nama Komisi I menginstruksikan kepada pemerintah bagaimana caranya petani yang gagal panen ini mendapatkan bantuan bibit gratis,” tegas Siti.
Komisi I menilai penanganan dampak kemarau tidak cukup hanya dengan memastikan ketersediaan air bersih selama musim kering.
Pemulihan sektor pertanian juga harus dipersiapkan sejak dini agar petani terdampak gagal panen dapat kembali berproduksi ketika kondisi cuaca mulai membaik.
Melalui kunjungan lapangan tersebut, Komisi I mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi dan menyiapkan langkah konkret, baik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama kemarau maupun membantu pemulihan ekonomi petani setelah musim hujan kembali.
