Humas Deprov – Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Kumperindag) Provinsi Gorontalo, dalam rangka pelaksanaan Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2026–2027.
Senin 9 Nopember 2026
Hadir dalam kunjungan tersebut seluruh Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dapil 1 kota Gorontalo, kunjungan di terima Kadis Kumperindag Provinsi Gorontalo, Fayzal Lamakarata, bersama jajaran
Tempat di ruang Kepala Dinas.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi sekaligus mengetahui sejauh mana program Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di Kota Gorontalo.
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil I Kota Gorontalo, Hamzah Muslimin, mengatakan bahwa pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan program pemerintah agar pelaksanaannya lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Hamzah, diperlukan langkah strategis dalam membangun harmonisasi program antarlembaga, sehingga berbagai persoalan di lapangan dapat lebih mudah diidentifikasi, diantisipasi, serta dicarikan solusi secara tepat.
“Melalui pertemuan ini, kami ingin mengetahui lebih dekat sejauh mana program pemerintah provinsi berkontribusi terhadap daerah. Selain itu, penting untuk menyusun langkah strategis dalam mengharmonisasikan program pemerintah agar lebih terarah, sehingga persoalan yang muncul dapat dideteksi lebih dini dan dicarikan solusi untuk tindak lanjut ke depan,” ungkap Hamzah.
Sementara itu, Kepala Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, Fayzal Lamakarata, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil I Kota Gorontalo.
Ia menjelaskan bahwa penyaluran Program bantuan kepada masyarakat, khususnya di Kota Gorontalo, mengacu pada data desil 1 hingga 4 sebagai dasar dalam menentukan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas penerima bantuan.
Menurutnya, penggunaan data tersebut penting untuk menjadi acuan bersama bagi seluruh perangkat daerah dalam memastikan program bantuan pemerintah diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Namun, ia menegaskan bahwa penyaluran bantuan juga harus memperhatikan klasifikasi program dan peruntukannya, baik bantuan sosial, bantuan pengembangan usaha maupun bantuan bagi pelaku UMKM.
“Setiap program bantuan harus disesuaikan dengan klasifikasi dan peruntukan programnya. Ada bantuan sosial, bantuan usaha, bantuan UMKM, dan bentuk bantuan lainnya. Hal ini menjadi acuan kami dalam menentukan mekanisme penyaluran agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelas Fayzal.
Ia menambahkan, bantuan disalurkan berdasarkan proposal yang masuk dan selanjutnya melalui proses verifikasi lapangan. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian data, kondisi calon penerima, serta kebutuhan bantuan sebelum penyaluran dilaksanakan.
Melalui kunjungan kerja ini, DPRD Provinsi Gorontalo berharap terbangun koordinasi dan harmonisasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan perangkat daerah, sehingga program pembangunan maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran.
