Humas Deprov – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan VI, Syarifuddin Bano, melaksanakan kegiatan reses masa persidangan di Desa Karya Indah, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, pada Rabu, 8 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 250 konstituen dan turut menghadirkan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo sebagai narasumber.
Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Selama ini masih banyak warga yang belum memperoleh informasi secara utuh mengenai program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Melalui dialog tersebut, masyarakat mendapatkan penjelasan mengenai batas usia kepesertaan, tata cara pendaftaran, mekanisme pembayaran iuran, hingga prosedur pengajuan klaim apabila peserta mengalami kecelakaan kerja maupun musibah lainnya.
Sebagai bentuk tindak lanjut, kegiatan reses juga dirangkaikan dengan penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat yang telah resmi terdaftar sebagai peserta. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan sosial bagi para pekerja.
Dalam sesi penyampaian aspirasi, masyarakat mengeluhkan kondisi jalan usaha tani yang hingga saat ini sebagian besar masih berupa jalan tanah dan berlapis kerikil. Kondisi tersebut dinilai menghambat mobilitas alat dan mesin pertanian, distribusi sarana produksi, serta pengangkutan hasil panen menuju tempat penyimpanan, pengolahan, maupun pasar. Warga berharap pemerintah dapat meningkatkan kualitas jalan usaha tani agar aktivitas pertanian menjadi lebih efektif dan efisien.
Selain itu, masyarakat juga menyampaikan persoalan banjir yang setiap musim hujan menggenangi sekitar 20 hektare lahan persawahan. Kondisi tersebut menyebabkan kerugian bagi para petani dan mengganggu produktivitas pertanian. Oleh karena itu, warga mengusulkan adanya normalisasi sungai sebagai solusi untuk mengurangi risiko banjir dan menjaga keberlangsungan sektor pertanian.
Aspirasi lainnya berkaitan dengan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Masyarakat mengungkapkan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program tersebut karena sebagian warga belum memiliki rumah, meskipun telah memiliki lahan atau tanah sendiri. Akibatnya, banyak masyarakat yang belum dapat memanfaatkan program BSPS secara maksimal. Warga berharap adanya kebijakan yang lebih fleksibel agar masyarakat yang telah memiliki lahan tetap dapat memperoleh bantuan pembangunan rumah melalui program tersebut.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Syarifuddin Bano menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan perjuangan di DPRD Provinsi Gorontalo. Ia berkomitmen untuk mengawal berbagai usulan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan instansi terkait agar kebutuhan masyarakat dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
