Humas Deprov— DPRD Provinsi Gorontalo meminta dukungan Badan Pangan Nasional (Bapanas) terhadap sektor pangan di daerah tidak berhenti pada koordinasi, tetapi diwujudkan dalam program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan pimpinan dan anggota DPRD Gorontalo saat melakukan kunjungan kerja ke Bapanas, Jumat (18/9/2026), di Jakarta. Rombongan dipimpin Wakil Ketua III DPRD Provinsi Gorontalo, Sulyanto Pateda, dan diterima Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan (KSP) Bapanas, Hermawan.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD membawa sejumlah persoalan dan kebutuhan daerah terkait ketersediaan serta stabilisasi pangan. Dukungan pemerintah pusat dinilai penting untuk memperkuat sektor pertanian, peternakan, sekaligus usaha pangan masyarakat.
Sulyanto mengatakan, Gorontalo memiliki potensi pangan yang besar. Namun, potensi tersebut perlu diikuti dengan dukungan kebijakan dan program pemerintah agar hasil produksi masyarakat dapat memberikan manfaat ekonomi.
“Yang kami harapkan bagaimana program pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan dengan pangan, dapat benar-benar dirasakan masyarakat di daerah. Gorontalo memiliki potensi yang besar, sehingga perlu ada sinergi agar potensi tersebut bisa dikembangkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Sulyanto.
Menurut dia, persoalan pangan tidak hanya menyangkut ketersediaan komoditas. Pemerintah juga perlu memastikan hasil produksi petani dan pelaku usaha dapat terserap sehingga masyarakat memperoleh kepastian pasar dan manfaat ekonomi dari produksi mereka.
Karena itu, DPRD mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo menyiapkan data serta usulan kebutuhan secara lebih konkret. Dengan data tersebut, kebutuhan daerah dapat disampaikan kepada pemerintah pusat secara terukur.
“Jangan sampai kita hanya menyampaikan kebutuhan secara umum. Daerah harus datang dengan data dan usulan yang jelas, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat bisa ditindaklanjuti,” kata Sulyanto.
Menanggapi hal tersebut, Hermawan mengatakan Bapanas terbuka terhadap koordinasi dan usulan dari daerah. Namun, usulan tersebut perlu didukung data yang jelas agar dapat dipetakan sesuai kebutuhan dan program yang tersedia.
“Yang penting dari daerah ada data dan usulan yang jelas. Dengan begitu, kita bisa melihat kebutuhan serta program apa yang dapat disinergikan,” ujar Hermawan.
Hermawan menilai penguatan ketahanan pangan tidak dapat dilakukan pemerintah pusat sendiri. Pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat juga memiliki peran dalam memastikan program pangan berjalan sesuai sasaran.
Pertemuan tersebut menjadi bahan bagi DPRD Provinsi Gorontalo untuk mendorong tindak lanjut bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo.
DPRD meminta hasil koordinasi dengan Bapanas diterjemahkan ke dalam data dan usulan yang konkret. Dengan begitu, dukungan pemerintah pusat dapat diarahkan pada kebutuhan pangan yang benar-benar dihadapi masyarakat Gorontalo.
