Humas Deprov – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) V Kabupaten Gorontalo Utara, Ridwan Monoarfa, melaksanakan kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Desa Koluoka, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, Jumat (3/7/2026). Kegiatan tersebut turut didampingi perwakilan Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Sri Lian, dan dihadiri oleh pemerintah desa, tokoh masyarakat, kelompok tani, kelompok nelayan, serta warga dari sejumlah desa di Kecamatan Sumalata Timur.
Dalam sambutannya, Ridwan Monoarfa menegaskan bahwa persoalan normalisasi sungai menjadi salah satu kebutuhan mendesak masyarakat. Namun, ia menjelaskan bahwa pelaksanaan normalisasi sungai merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga memerlukan koordinasi lintas pemerintah agar dapat direalisasikan.
“Normalisasi sungai memang menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Namun, perlu dipahami bahwa kewenangan pekerjaan tersebut berada di pemerintah pusat, bukan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten maupun Pemerintah Provinsi Gorontalo. Meski demikian, aspirasi masyarakat akan terus kami perjuangkan melalui jalur yang menjadi kewenangan,” ujar Ridwan.
Dalam sesi dialog, warga menyampaikan beragam aspirasi yang menjadi kebutuhan prioritas di wilayah Sumalata Timur.
Rahmat Amin mengungkapkan bahwa gorong-gorong di sekitar Sungai Tenilo kerap tidak mampu menampung debit air saat musim hujan sehingga menyebabkan banjir, longsor, dan material tanah menutupi badan jalan. Ia mengusulkan pembangunan bronjong sebagai pengaman tebing serta meminta perhatian terhadap saluran drainase di depan masjid yang merupakan aset Balai Sungai Sulawesi II. Selain itu, masyarakat juga berharap adanya bantuan bibit jagung bagi petani di Desa Koluoka.
Aspirasi serupa disampaikan Riki Usman. Menurutnya, sebagian besar petani masih membutuhkan bantuan mesin pemangkas rumput dan tangki semprot. Ia menjelaskan bahwa proposal bantuan telah diajukan melalui pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, namun hingga kini belum terealisasi karena keterbatasan anggaran daerah.
Sementara itu, Gustin Hasan meminta agar bantuan benih jagung yang disalurkan pemerintah disesuaikan dengan kebutuhan petani di lapangan. Menurutnya, petani lebih banyak menggunakan varietas jagung Sumo dan Perkasa, sedangkan bantuan benih Maxi yang pernah diterima sebelumnya kurang diminati karena dinilai tidak memberikan hasil yang optimal.
Ia juga menyoroti mekanisme penyaluran bantuan benih yang masih perlu dievaluasi. Menurutnya, bantuan stimulan yang diberikan berdasarkan kelompok tani sering kali tidak sesuai dengan luas lahan yang benar-benar ditanami jagung sehingga mengakibatkan sebagian benih tidak dimanfaatkan bahkan diperjualbelikan kembali.
Dari sektor peternakan dan perikanan, Sriani berharap pemerintah dapat memberikan bantuan ternak sapi bagi masyarakat Desa Hulawa sebagaimana yang telah diterima desa lain. Selain itu, masyarakat juga mengusulkan bantuan sarana penjemuran ikan putih (kalekos) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mendukung peningkatan nilai ekonomi hasil tangkapan nelayan.
Karang Taruna Sumalata Timur turut menyampaikan aspirasi terkait penanganan abrasi pantai di Desa Buladu yang setiap tahun terjadi saat musim gelombang tinggi pada bulan Desember. Masyarakat mengharapkan adanya penyusunan dokumen AMDAL sebagai dasar penanganan kawasan pesisir serta bantuan motor berpendingin (cool box) bagi nelayan karena bantuan sebelumnya sudah tidak layak digunakan. Selain itu, masyarakat juga mendorong pengembangan potensi wisata di Kecamatan Sumalata Timur agar mampu meningkatkan perekonomian daerah.
Didin Kurnilihawa mengusulkan bantuan bibit pertanian bagi petani di Desa Koluoka. Ia juga menyampaikan persoalan banjir di Desa Hulawa yang diapit oleh dua aliran sungai. Luapan sungai kerap menggenangi rumah warga, sementara proposal penanganan yang telah diajukan hingga kini belum mendapatkan tindak lanjut.
Di sisi lain, Dedi Suryadi menyoroti sulitnya masyarakat kawasan transmigrasi memperoleh gas elpiji bersubsidi. Selama sekitar tujuh tahun terakhir, warga terpaksa membeli gas elpiji dengan harga mencapai Rp45.000 per tabung dari Desa Mohilemo karena belum tersedianya pangkalan resmi di wilayah tersebut. Masyarakat berharap adanya penambahan pangkalan LPG bersubsidi agar kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau.
Menanggapi seluruh aspirasi tersebut, Ridwan Monoarfa menegaskan bahwa setiap usulan masyarakat akan dihimpun dan diperjuangkan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo maupun pemerintah pusat.
“Reses merupakan amanah untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Seluruh aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami bawa dalam pembahasan bersama pemerintah dan akan kami perjuangkan sesuai kewenangan yang ada. Harapan kami, sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat terus diperkuat agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat direalisasikan secara bertahap dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Gorontalo Utara,” tutup Ridwan Monoarfa.
