Humas Deprov – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dedy Hamzah melaksanakan kegiatan reses dalam rangka menyerap dan menampung aspirasi masyarakat, Selasa (10/2/2026), bertempat di Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) Paguyaman, Kabupaten Boalemo.
Kegiatan tersebut berlangsung melalui dialog langsung bersama pengurus koperasi dan perwakilan petani tebu, disertai pencatatan berbagai aspirasi yang berkembang di lapangan. Rombongan reses diterima langsung oleh Ketua KPTR Mitra Bangkit Paguyaman, yang menyampaikan sejumlah persoalan krusial terkait keberlangsungan usaha tani tebu rakyat.
Dalam penyampaiannya, pihak koperasi menegaskan bahwa sebagai wadah perwakilan petani tebu rakyat, KPTR Mitra Bangkit Paguyaman selama ini aktif menyuarakan aspirasi petani, khususnya terkait penetapan harga tebu. Hal ini dinilai sangat penting untuk menjaga keberlanjutan usaha tani tebu dalam jangka panjang, mengingat tebu merupakan salah satu komoditas strategis di daerah tersebut.
Petani tebu di Gorontalo, khususnya di Kabupaten Boalemo, saat ini menghadapi dinamika penetapan harga tebu yang kerap tidak sesuai harapan. Kondisi tersebut memicu tuntutan agar petani dapat memaksimalkan penjualan secara mandiri. Pada akhir musim giling tahun 2025, pemerintah menetapkan harga tebu sebesar Rp660.000 per ton. Namun, sebelumnya petani hanya menerima harga Rp540.000 per ton, sehingga menimbulkan polemik dan kekecewaan di tingkat petani.
Melalui proses mediasi, akhirnya ditetapkan harga baru sebesar Rp660.000 per ton yang berlaku untuk pembelian setelah bulan Juli 2025. Meski secara matematis terdapat keuntungan jangka pendek, petani tetap menuntut adanya keadilan harga agar mereka tidak dirugikan dalam jangka panjang, terutama dari sisi biaya produksi dan kepastian pasar.
Gorontalo sendiri tercatat sebagai salah satu dari 12 provinsi sentra tebu di Indonesia. Oleh karena itu, stabilitas harga tebu di tingkat lokal dinilai sangat krusial bagi kesejahteraan petani. Petani berharap dapat dilibatkan secara lebih aktif dalam proses jual beli, guna menghindari kerugian yang berulang.
Masalah yang dihadapi petani saat ini semakin kompleks dengan adanya kebingungan dalam penjualan hasil produksi. Sejumlah petani bahkan harus menjual dan mendistribusikan gula secara mandiri, sementara stok gula hasil produksi menumpuk tanpa dukungan pihak ketiga maupun solusi konkret dari pemerintah.
Melalui forum reses tersebut, pihak koperasi dan petani tebu berharap pemerintah serta wakil rakyat dapat memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara petani dan pihak pabrik gula, sekaligus mendorong perbaikan tata niaga tebu yang lebih adil dan berpihak pada petani.
