Humas Deprov – Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Gorontalo bersama Tim TAPD serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berlangsung pada Rabu, 26 November 2025, di Ruang Rapat Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo. Sejumlah isu strategis terkait pembangunan daerah, terutama di sektor pertanian, peternakan, dan penguatan ekonomi desa menjadi fokus pembahasan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, kembali menegaskan pentingnya respons cepat pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa berbagai aspirasi masyarakat, khususnya dari kelompok peternakan, membutuhkan tindak lanjut yang serius dan terarah.
Dalam rapat tersebut, Ridwan membeberkan hasil pertemuannya dengan Bidang Pertanian yang mengungkap adanya kebutuhan mendesak terkait pengadaan unggas yang mudah dibudidayakan serta memiliki pasar yang jelas. Menurutnya, pemerintah harus hadir dengan solusi cepat agar kelompok peternakan dapat berkembang secara berkelanjutan.
“Masyarakat membutuhkan respons yang cepat, terutama dalam hal penyediaan unggas yang bisa dipelihara secara berkelanjutan. Kita harus mendorong jenis-jenis unggas yang pasarnya jelas agar mereka tidak kesulitan saat panen,” tegas Ridwan.
Selain itu, Ridwan juga mendorong masyarakat untuk lebih berani menyampaikan aspirasi dan inovasi baru di sektor pertanian maupun peternakan. Ia menilai keberanian memberikan masukan merupakan modal penting untuk memajukan sektor pangan daerah.
Ia menambahkan bahwa pemerintah sedang mengarahkan strategi pembangunan ekonomi berbasis desa. Desa, menurutnya, harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan.
“Kekuatan ekonomi mulai diarahkan ke desa. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton, mereka harus terlibat aktif,” ujarnya.
Ridwan juga menyinggung kondisi pertumbuhan ekonomi daerah yang dinilainya masih stagnan serta angka kemiskinan yang masih tinggi. Ia meminta pemerintah bekerja lebih keras untuk mencapai target-target ekonomi yang telah ditetapkan.
“Pertumbuhan ekonomi masih lambat dan angka kemiskinan cukup tinggi. Namun dengan kerja keras, integritas, dan perencanaan yang tepat, target itu bisa dicapai,” tambahnya.
Anggota Badan Anggaran, Ghalib Lahidjun, turut memberikan pandangan kritis terkait pengelolaan kinerja pemerintah daerah dan pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR). Ia menilai bahwa laporan kinerja pemerintah selama ini cenderung hanya menampilkan capaian internal tanpa memperhitungkan persepsi publik yang sebenarnya menjadi indikator terpenting.
Ghalib menekankan perlunya riset persepsi publik setiap tahun agar evaluasi kinerja lebih objektif dan mencerminkan kebutuhan masyarakat.
“Kalau hanya pemerintah yang menilai dirinya sendiri, tentu hasilnya tidak objektif. Kita butuh pandangan masyarakat sebagai bahan koreksi dan evaluasi,” kata Ghalib.
Terkait CSR, ia menyoroti pentingnya penataan dan regulasi yang jelas. Ghalib mendorong pemerintah daerah untuk meniru model pengelolaan CSR di Yogyakarta, di mana semua CSR dikelola terpusat oleh pemerintah sehingga prioritasnya lebih terarah dan transparan.
“CSR bukan dana liar. Potensinya besar dan kalau dikelola dengan baik, bisa membantu pembiayaan banyak program yang tidak tertangani APBD. Tapi semua harus transparan,” tegasnya.
Ia berharap tahun depan pemerintah daerah dapat menyusun regulasi CSR yang lebih modern, berbasis data, dan menyasar kebutuhan masyarakat secara langsung.
Rapat Banggar bersama TAPD dan OPD ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pemerintah dan DPRD dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif. Berbagai catatan yang disampaikan pimpinan dan anggota Banggar diharapkan dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam perencanaan program tahun anggaran berikutnya.
