Humas Deprov – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Paripurna ke-32 dalam rangka penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-PPAS) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (14/7/2025).
Rapat penting ini turut dihadiri Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, Wakil Gubernur Idha Syahida Rusli Habibie, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Dalam sambutannya, Gubernur Gusnar menekankan sejumlah isu strategis, termasuk hambatan implementasi program nasional Sekolah Rakyat di Gorontalo. “Hingga saat ini, Gorontalo belum memiliki Sekolah Rakyat karena terkendala persoalan lahan,” ungkapnya.
Selain isu pendidikan, Gubernur juga menyoroti kebutuhan infrastruktur sebagai penopang pertumbuhan wilayah. Salah satunya adalah rencana pembangunan flyover di Simpang Lima Talaga, yang selama ini dikenal sebagai titik rawan kemacetan. “Pembangunan flyover ini masih dalam tahap kajian dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, secara resmi menerima dokumen rancangan perubahan KUA-PPAS dari pemerintah daerah. Ia menyatakan bahwa dokumen tersebut akan segera dibahas bersama Badan Anggaran DPRD.
“Rancangan KUA-PPAS akan kami telaah secara menyeluruh untuk memastikan seluruh program dan kebijakan sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan daerah,” tegas Thomas.
Rapat Paripurna ini langka awal dimulainya seluruh rangkaian pembahasan APBD Perubahan Tahun 2025, dimana hal ini akan menjadi acuan dalam penentuan arah pembangunan dan pengelolaan belanja daerah Provinsi Gorontalo ke depan.
