Humas Deprov — Dalam rangka meninjau progres pembentukan dan pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih (KMP), Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Popodu, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, Rabu (20/05/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto bersama jajaran pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menerima berbagai masukan dan aspirasi dari pemerintah desa terkait kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Koperasi Merah Putih di Desa Popalo.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto menyampaikan bahwa salah satu persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah belum tersedianya lahan untuk pembangunan Gerai KMP di desa tersebut.
“Berdasarkan penjelasan dari pihak pemerintah desa, hingga saat ini belum ada lahan yang tersedia untuk pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih. Bahkan, masyarakat yang bersedia menghibahkan ataupun menjual lahannya untuk program ini juga belum ada,” ungkap Mikson Yapanto.
Ia menambahkan, persoalan ketersediaan lahan tersebut akan menjadi catatan penting bagi Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo untuk selanjutnya dibahas dan dikoordinasikan bersama pihak kementerian terkait.
Selain itu, Mikson juga menyoroti kondisi Desa Popalo yang dinilai belum siap menjalankan program Koperasi Merah Putih, namun anggaran program tersebut justru telah mengalami pemotongan dari desa yang bersangkutan.
“Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi kami di Komisi II. Desa belum siap karena terkendala lahan, tetapi anggaran sudah dipotong. Ini akan kami perjuangkan dan sampaikan pada pembahasan di tingkat kementerian agar ada solusi yang tepat bagi desa,” tambahnya.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo berharap pemerintah pusat maupun kementerian terkait dapat memberikan perhatian khusus terhadap berbagai kendala yang dihadapi desa-desa dalam pelaksanaan program Koperasi Merah Putih, sehingga program tersebut dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
