Humas Deprov – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Gorontalo, Meyke Camaru, melaksanakan Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2025–2026 pada Rabu, 22 Oktober 2025, bertempat di Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo.
Turut dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Sosial, Satpol PP, serta BPBD Provinsi Gorontalo. Selain itu, hadir pula Anggota DPRD Kota Gorontalo, Susanto Liputo, yang ikut menyimak langsung berbagai aspirasi masyarakat.
Dalam dialog bersama warga, isu infrastruktur menjadi topik utama yang paling mengemuka. Masyarakat menyoroti kondisi lingkungan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kerap terdampak banjir. Mereka berharap adanya penanganan dan peningkatan infrastruktur melalui koordinasi dengan Balai Sungai, sebab permasalahan tersebut telah lama disuarakan namun belum mendapat solusi yang nyata.
Selain itu, keluhan dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi perhatian penting. Warga menyampaikan adanya pungutan biaya yang dianggap memberatkan bagi pelaku UMKM, terutama yang berjualan di sekitar kawasan Indomaret dan Alfamart.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Meyke Camaru menyampaikan bahwa aspirasi warga ini akan segera ditindaklanjuti.
“Kami akan melakukan monitoring langsung di lapangan untuk memastikan apakah informasi yang berkembang ini benar adanya. Kami ingin memastikan pelaku-pelaku UMKM tidak merasa terbebani dengan biaya yang terlalu tinggi. Mereka harus tetap bisa tumbuh dan bersaing secara sehat,” ujar Meyke Camaru.
Lebih lanjut, Meyke menambahkan bahwa persoalan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal akan terus menjadi fokus perjuangannya di DPRD.
“Aspirasi masyarakat, baik terkait infrastruktur maupun ekonomi rakyat, akan kami kawal agar bisa mendapat perhatian dari instansi teknis yang berwenang,” tambahnya.
Reses ini menjadi wadah penting bagi masyarakat Kelurahan Tapa untuk menyampaikan langsung kebutuhan dan harapan mereka kepada wakil rakyat, khususnya dalam upaya memperkuat pembangunan daerah dan kesejahteraan warga.
