Humas Deprov – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Gerindra, Limonu Hippy, S.AP., melaksanakan Reses Masa Sidang Pertama Tahun 2025–2026 di Desa Patoameme, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Limonu untuk bersilaturahim dan menyerap aspirasi langsung dari masyarakat, sekaligus mendengarkan berbagai keluhan dan kebutuhan warga dari berbagai sektor.
Dalam suasana penuh keakraban, warga Desa Patoameme menyampaikan sejumlah usulan prioritas pembangunan, meliputi bantuan bibit jagung, penerangan jalan umum tenaga surya (PJU), kapal nelayan, mesin tempel, mesin katintin, Jonder, hingga dukungan bagi pelaku UMKM dan kelompok usaha nelayan.
Salah satu keluhan yang mencuat datang dari para petani terkait benih jagung yang tidak berkualitas. Menanggapi hal itu, Limonu Hippy menjelaskan bahwa bantuan benih jagung dari Pemerintah Provinsi Gorontalo saat ini hanya mencakup dua varietas resmi, yakni NK 212 dan NK 007.
“Kalau ada bantuan benih selain NK 212 dan NK 007, tolong sampaikan ke saya. Agar kita bisa telusuri sumbernya. Untuk kelompok tani yang ingin bantuan alsintan dan benih, silakan buat proposal agar bisa diproses sesuai mekanisme,” jelasnya.
Terkait tenaga honorer guru swasta, Limonu mengakui proses pengangkatan menjadi PPPK masih cukup berat, namun ia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi tersebut hingga ke tingkat kementerian, agar mendapatkan perhatian serius.
Sementara untuk bantuan UMKM, Limonu mengimbau agar proposal diajukan secara kolektif, bukan perorangan.
“Kalau terpisah-pisah, sulit diverifikasi. Lebih baik disatukan agar penyalurannya jelas dan merata,” ujarnya.
Menariknya, dalam reses itu juga muncul aspirasi mengenai pengadaan tenda dan kursi desa. Namun, Limonu menilai kebutuhan tersebut sebaiknya dikelola melalui usaha BUMDES, agar menjadi sumber pendapatan asli desa.
“Saya tidak membawa tenda sendiri saat reses karena ingin memberdayakan BUMDES yang memiliki usaha jasa sewa perlengkapan. Kalau saya adakan sendiri, berarti saya mematikan usaha masyarakat itu,” tegasnya.
Selain itu, Limonu turut menjelaskan mekanisme pengelolaan alat pertanian seperti Jonder, yang berada di bawah Dinas Pertanian dengan sistem pinjam pakai berbayar. Biaya yang dikenakan digunakan untuk pemeliharaan dan pembayaran operator, namun tetap lebih ringan dibandingkan biaya sewa umum.
Tak berhenti di situ, Limonu juga memaparkan rencana perjuangan bantuan mesin tempel dan motor cool box bagi penjual ikan keliling (Badola) dan pelaku usaha hasil perkebunan.
“Motor cool box sudah saya aspirasikan dua unit — satu untuk Desa Manawa dan satu untuk Desa Patoameme. Mesin tempel akan saya perjuangkan di APBD Perubahan 2026 atau APBD Induk 2027,” ujarnya.
Ia pun menyoroti pentingnya bantuan perbengkelan bagi nelayan dan masyarakat produktif, dengan nilai bantuan antara Rp2,5 juta hingga Rp25 juta tergantung skala usahanya.
Sebagai Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Limonu Hippy menegaskan komitmennya untuk terus memfasilitasi dan memperjuangkan program yang berpihak pada rakyat, termasuk aspirasi pengadaan kapal taksi nelayan yang tengah ia komunikasikan langsung dengan Gubernur Gorontalo.
“Insyaallah, apa yang menjadi aspirasi warga Patoameme ini akan kami perjuangkan. Saya berharap pada tahun 2027 dan tahun-tahun berikutnya akan ada realisasinya sebagai wujud dan hikmah dari pelaksanaan reses ini,” tutup Limonu.
Di akhir kegiatan, ia berpesan kepada tokoh masyarakat dan aparat desa agar aktif mendampingi warga dalam penyusunan proposal bantuan, sehingga setiap aspirasi dapat diproses sesuai ketentuan dan memiliki peluang besar untuk direalisasikan. (*)
