Humas Deprov – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Boalemo di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Rabu (9/7).
Kunjungan ini diinisiasi langsung oleh Ghalib Thalidjun, Sekretaris Komisi IV dari Fraksi Golkar, dan disambut hangat oleh Ketua Cabang PMII Boalemo, Aldi Ilato.
Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana santai namun sarat makna itu, Ghalib menyampaikan bahwa pihaknya telah mendorong pemerintah provinsi untuk memberikan subsidi pembiayaan pengkaderan organisasi mahasiswa. Langkah ini, kata Ghalib, merupakan bentuk komitmen legislatif terhadap pembangunan kapasitas generasi muda.
“Subsidi ini kami perjuangkan karena kami memahami betul bagaimana susahnya proses kaderisasi di organisasi kampus,” ujar Ghalib, mengenang masa-masa pengkaderannya.
”Dulu, kami harus berjuang sendiri untuk mencukupi biaya, bahkan untuk beli beras,” sambungnya.
Ia juga menambahkan bahwa dorongan ini sejalan dengan aspirasi yang disampaikan oleh para tokoh pemuda, koleganya sesama aktivis, yang juga memiliki latar belakang organisasi.
“Kami datang ke Boalemo bukan sekadar kunjungan seremonial. Ini bagian dari langkah konkret untuk mengakomodasi kebutuhan Dapil 6 dan mendengar langsung suara pemuda di daerah,” lanjutnya.
Ghalib menjelaskan bahwa hasil diskusi ini akan dibawa ke tingkat provinsi sebagai bahan rekomendasi dalam pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2024.
Harapannya, skema pendanaan untuk organisasi kepemudaan, khususnya dalam kegiatan pengkaderan dapat dimasukkan melalui Dispora sebagai hibah terprogram.
Lebih jauh, Ghalib menjelaskan bahwa dana yang diperjuangkan Komisi IV merupakan hibah yang akan dialokasikan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Gorontalo. Dana ini khusus diperuntukkan bagi kegiatan pengkaderan yang menyasar pemuda berusia 16–35 tahun.
“Berbeda dengan KNPI, yang tidak termasuk dalam skema ini karena tidak melakukan kaderisasi secara struktural dan anggotanya ada yang berusia lebih dari 35 tahun,” tegasnya.
Namun, Ghalib juga mengingatkan bahwa karena statusnya sebagai hibah provinsi, dana tersebut tidak bisa langsung masuk ke cabang-cabang seperti Boalemo atau Pohuwato.
Dana akan disalurkan terlebih dahulu ke tingkat wilayah (DPW), lalu didistribusikan ke komisariat yang aktif melakukan kaderisasi.
Dalam kunjungan itu, Komisi IV juga menggali informasi terkait proses kaderisasi PMII Boalemo, termasuk jumlah kader, biaya yang dibutuhkan, hingga output kaderisasi tahunan.
Data tersebut, kata Ghalib, menjadi kunci dalam menyusun argumentasi anggaran yang solid di hadapan pemerintah.
“Data ini penting. Kami ingin tahu sejauh mana pengkaderan berjalan, berapa biayanya, dan berapa banyak kader yang dihasilkan. Semua itu akan kami catat untuk disampaikan ke pemerintah provinsi sebagai dasar kebijakan,” ujarnya.
Selain aspek pengkaderan, penguatan kelembagaan organisasi juga menjadi perhatian. Ghalib menuturkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) akan menjadi mitra dalam membiayai operasional kelembagaan seperti sekretariat, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan.
“Kami ingin organisasi pemuda tidak hanya kuat dalam kaderisasi, tapi juga kokoh secara kelembagaan. Karena itu, Kesbangpol akan kami dorong untuk berperan aktif dalam sisi operasional,” jelasnya.
