Humas Deprov — Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja sekaligus konsultasi terkait anggaran revitalisasi dan pengembangan poliklinik serta Asrama Haji Provinsi Gorontalo ke Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI), Jakarta.
Kunjungan tersebut turut didampingi unsur Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Gorontalo, yakni Kepala Bagian Tata Usaha, Azis. Rombongan Komisi III diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, Teguh Dwi Nugroho.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh kepastian terkait keberlanjutan program revitalisasi dan pengembangan poliklinik serta Asrama Haji Provinsi Gorontalo yang sebelumnya direncanakan mulai dikerjakan pada 2026.
Espin menyampaikan, berdasarkan hasil konsultasi, pelaksanaan proyek tersebut mengalami penundaan sebagai dampak dari proses pemisahan kelembagaan antara Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umrah.
“Ini bukan pembatalan, tetapi penundaan. Proses pemisahan kementerian membutuhkan penataan kelembagaan, personalia, hingga infrastruktur,” jelas Espin.
Menurutnya, kondisi tersebut turut berdampak pada aspek penganggaran, khususnya pembiayaan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pemisahan kelembagaan yang berlangsung pada akhir 2025 terjadi setelah proses penyusunan dan pengesahan APBN 2026, sehingga diperlukan penyesuaian dalam perencanaan anggaran untuk pembangunan proyek tersebut.
Meski demikian, Espin menegaskan bahwa Komisi III bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait terus mengupayakan agar program tersebut dapat direalisasikan.
Koordinasi juga telah dilakukan dengan Bappenas dan Komisi VIII DPR RI guna mencari jalan keluar terhadap persoalan anggaran dan keberlanjutan proyek.
“Kami terus melakukan koordinasi dan mengupayakan penyelesaiannya bersama pemerintah daerah, DPRD, serta pihak-pihak terkait. Harapannya, pembangunan poliklinik dan revitalisasi Asrama Haji Gorontalo dapat mulai dilaksanakan pada 2027 melalui pembiayaan SBSN,” ujar Espin.
Ia menambahkan, keberlanjutan program tersebut penting bagi peningkatan kualitas fasilitas pelayanan bagi jemaah haji asal Gorontalo, sekaligus mendukung kesiapan Provinsi Gorontalo dalam pengembangan layanan perhajian ke depan.
