Humas Deprov — Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan rapat kerja bersama jajaran pimpinan Bank SulutGo (BSG) dan para pimpinan cabang BSG se-Provinsi Gorontalo, dalam rangka membahas peran perbankan terhadap pengelolaan keuangan daerah, stabilitas layanan perbankan, serta dukungan terhadap UMKM dan ekonomi lokal, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Dulohupa Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Kepala Kantor Wilayah BSG Zulkifli Ismail, Perwakilan Pimpinan Wilayah Yella A. Haliki, serta para pimpinan cabang BSG se-Provinsi Gorontalo.
Rapat kerja dibuka langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sinergi antara Pemerintah Daerah dan sektor perbankan, khususnya Bank SulutGo sebagai bank daerah milik masyarakat Gorontalo,” ujar Mikson.
Dalam forum tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan berbagai aspirasi dan masukan masyarakat, khususnya terkait kemudahan akses permodalan serta dukungan nyata bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Berdasarkan hasil pembahasan, kebutuhan utama masyarakat dan pelaku usaha saat ini adalah kemudahan akses kredit produktif serta pendampingan usaha yang berkelanjutan. Komisi II menilai sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah yang perlu mendapat perhatian serius guna memperkuat sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, pihak BSG Kota Gorontalo memaparkan kondisi terkini terkait kredit bermasalah di lingkungan BSG. Hingga saat ini tercatat total kredit macet mencapai Rp319 miliar, yang terdiri dari kredit konsumtif sebesar Rp225 miliar dan kredit produktif sebesar Rp93 miliar.
Data tersebut menunjukkan bahwa kredit bermasalah lebih banyak berasal dari sektor konsumtif dibandingkan sektor produktif. Tingginya angka kredit macet konsumtif juga dipengaruhi oleh perpindahan layanan nasabah ke bank lain.
Menanggapi hal tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar BSG sebagai “Torang Pe Bank” dapat terus tumbuh sehat, kuat, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
“Diperlukan komunikasi yang intens dan kolaborasi yang erat antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan manajemen BSG. Bank ini adalah milik kita bersama. Karena itu, kesehatan dan kemajuan BSG merupakan tanggung jawab bersama,” tegas Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo.
Khusus untuk wilayah Kota Gorontalo yang tercatat memiliki angka kredit macet konsumtif tertinggi, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo juga mengimbau para debitur agar segera menyelesaikan kewajibannya demi menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan bank.
Melalui rapat kerja ini, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan BSG dan Pemerintah Daerah dalam mendorong pola penyaluran kredit yang lebih berpihak kepada sektor produktif dan UMKM, meningkatkan kualitas layanan perbankan, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah.
Tujuan akhirnya adalah memperbesar peran Bank SulutGo sebagai bank daerah yang sehat dan kuat dalam menopang pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo.
