Humas Deprov – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Ikbal Al Idrus, menyampaikan sikap politik tegas dan tajam dalam agenda reses Daerah Pemilihan (Dapil) V di Kabupaten Gorontalo Utara.
Ia menegaskan bahwa lemahnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menjadi akar dari berbagai persoalan pelayanan publik yang hingga kini masih dirasakan masyarakat.
Menurut Ikbal, koordinasi lintas pemerintahan tidak boleh bersifat seremonial, tetapi harus terbangun secara kuat, terarah, dan berkelanjutan agar kebijakan provinsi benar-benar menjawab kebutuhan riil daerah.
“Jika koordinasi kuat, maka pelayanan publik tidak akan timpang. Hari ini yang terjadi justru sebaliknya, masyarakat masih menanggung dampak dari lemahnya sinkronisasi kebijakan,” tegas Ikbal.
Dalam sektor kesehatan, Ikbal menyoroti kondisi sejumlah puskesmas di Gorontalo Utara yang masih kekurangan alat-alat kesehatan dasar. Ia menilai kondisi tersebut tidak dapat lagi ditoleransi, mengingat puskesmas merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat.
Selain itu, Ikbal juga mengkritisi keras pelayanan Rumah Sakit ZUS yang dinilainya masih jauh dari kata maksimal. Mulai dari kualitas pelayanan hingga ketersediaan fasilitas, menurutnya, belum mencerminkan standar pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat.
“Rumah sakit seharusnya menjadi tempat orang mencari harapan, bukan tempat masyarakat mengeluh karena pelayanan yang tidak optimal,” ujarnya dengan nada tajam.
Tak hanya kesehatan, persoalan pendidikan juga menjadi perhatian serius.
Ikbal mengungkapkan berbagai permasalahan di sekolah-sekolah, mulai dari proses penerimaan siswa baru yang dinilai belum sepenuhnya adil dan transparan, hingga persoalan kesejahteraan para pengajar yang masih jauh dari harapan.
Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak mungkin tercapai jika guru dan tenaga pendidik masih diabaikan hak dan kesejahteraannya.
Dalam sektor ekonomi masyarakat pesisir, Ikbal Al Idrus mendorong percepatan pengusulan Kampung Nelayan yang dicanangkan di Kecamatan Sumalata, Desa Bulontio Barat. Program ini dinilai strategis untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan serta memperkuat ekonomi masyarakat pesisir Gorontalo Utara.
Namun di sisi lain, Ikbal juga mengeluarkan peringatan keras terkait masih maraknya praktik pemboman ikan di Desa Kasia. Ia menilai praktik ilegal tersebut merupakan kejahatan serius terhadap lingkungan dan masa depan nelayan itu sendiri.
“Bom ikan bukan hanya merusak laut, tetapi merampas masa depan anak cucu nelayan. Aparat dan pemerintah tidak boleh tutup mata,” tegasnya.
Ikbal Al Idrus menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa seluruh persoalan ini harus segera ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret, bukan sekadar dicatat sebagai laporan reses.
“Reses bukan formalitas. Ini mandat rakyat yang harus dijawab dengan tindakan nyata,” pungkasnya.
