Humas Deprov – Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tilamuta, Kabupaten Boalemo, mengalami penurunan signifikan dalam dua tahun terakhir. Kondisi ini menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Gorontalo saat melaksanakan kegiatan reses di UPTD TPI Tilamuta, Senin (2/2/2026).
Tim reses Daerah Pemilihan (Dapil) VI Boalemo–Pohuwato menilai turunnya PNBP disebabkan lemahnya pengawasan serta belum optimalnya sistem pelaporan produksi perikanan. Aktivitas pendaratan dan pembongkaran ikan masih banyak dilakukan di luar TPI Tilamuta, sehingga sebagian hasil tangkapan tidak tercatat dan berdampak langsung pada penerimaan negara.
Anggota Tim Reses Dapil VI Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato, Limonu Hippy, menegaskan seluruh aktivitas pendaratan ikan harus dipusatkan di UPTD TPI Tilamuta. Menurutnya, sentralisasi pendaratan penting untuk memaksimalkan pengawasan dan pencatatan produksi, sekaligus memengaruhi penilaian pemerintah pusat terhadap kinerja pelabuhan perikanan, khususnya dalam pengusulan program pengembangan.
Selain persoalan PNBP, tim reses juga menyoroti penataan ruang laut. Mereka menemukan masih banyak rompong nelayan yang tidak tertata dan dinilai mengganggu jalur pelayaran kapal, sehingga berpotensi menimbulkan risiko keselamatan.
Pihak UPTD TPI Tilamuta menjelaskan, penurunan produksi ikan juga dipengaruhi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yang membatasi jumlah serta wilayah tangkapan. Dari sekitar 22 unit kapal yang sebelumnya beroperasi, kini hanya tersisa sekitar 15 unit kapal aktif. Sistem pendataan produksi pun masih mengandalkan data internal sehingga membutuhkan penguatan dan integrasi agar lebih akurat dan transparan.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD mendorong peningkatan profesionalisme pengelola TPI melalui studi dan pembelajaran dari pelabuhan perikanan lain yang dinilai berhasil dalam tata kelola dan optimalisasi pendapatan.
Kunjungan reses ini dipimpin Ketua Tim Reses Djoni Dalanggo dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo La Ode Haimudin bersama sejumlah anggota DPRD lainnya.
La Ode Haimudin menyampaikan, pemilihan Pelabuhan Perikanan Tilamuta sebagai lokasi reses didasari dua persoalan utama yang dihadapi nelayan, yakni distribusi BBM jenis solar serta penurunan hasil tangkapan ikan. Ia mengungkapkan, program paket solar nelayan belum berjalan optimal meski telah tersedia anggaran sekitar Rp300 juta.
Selain itu, penurunan hasil tangkapan juga dipengaruhi perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrem serta berkurangnya jumlah kapal yang beroperasi.
Ia berharap kondisi tersebut segera membaik karena berdampak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boalemo serta Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Gorontalo.
Sementara itu, anggota Tim Reses Dapil VI DPRD Provinsi Gorontalo, Anas Jusuf, menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan momentum penting untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Seluruh masukan yang diterima, kata dia, akan dicatat dan diperjuangkan melalui mekanisme DPRD.
Dengan pelaksanaan reses di berbagai titik selama delapan hari ke depan, DPRD Provinsi Gorontalo berharap berbagai persoalan di sektor perikanan Kabupaten Boalemo dapat teridentifikasi secara menyeluruh dan menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan yang berpihak pada kepentingan nelayan dan masyarakat.
