Komisi III DPRD Gorontalo Minta Pemda Siapkan Dokumen Usulan Infrastruktur ke Pemerintah Pusat

banner 468x60

Humas Deprov— Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Balai Jalan, Balai Wilayah Sungai (BWS), serta Dinas Pekerjaan Umum (PU) kabupaten/kota, Senin (16/11/2026). Pertemuan berlangsung di Ruang Dulohupa, Kantor DPRD Provinsi Gorontalo.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III, Espin Tulie, tersebut membahas berbagai persoalan pembangunan infrastruktur daerah, mulai dari jalan, jembatan, daerah irigasi hingga jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang mendukung kebutuhan pertanian dan perkebunan masyarakat.

Espin Tulie mengatakan, pertemuan tersebut sebenarnya telah direncanakan sejak jauh hari. Namun, padatnya agenda anggota Komisi III yang juga menjalankan tugas di alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya membuat pelaksanaannya baru dapat dilakukan saat ini.

Meski demikian, ia mengapresiasi berbagai informasi dan solusi yang diperoleh dalam pertemuan tersebut, khususnya terkait mekanisme pengusulan program Inpres Jalan Daerah (IJD) melalui pemerintah daerah kepada kementerian terkait.

Menurut Espin, terdapat sejumlah persyaratan penting yang harus dipenuhi pemerintah kabupaten/kota sebelum mengajukan usulan pembangunan infrastruktur. Salah satunya adalah kejelasan status dan kewenangan jalan yang menjadi objek usulan.

Selain itu, pemerintah daerah juga harus menyiapkan dokumen pendukung, seperti Detail Engineering Design (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan.

“Hal-hal ini yang harus dipenuhi oleh pemerintah kabupaten/kota melalui dinas PU apabila ingin mengusulkan pembangunan jalan, jembatan, daerah irigasi maupun jaringan irigasi air tanah,” jelas Espin.

Ia berharap informasi dan poin-poin teknis yang diperoleh melalui RDP tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing dinas PU kabupaten/kota. Dengan kelengkapan persyaratan, usulan pembangunan infrastruktur daerah diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Komisi III juga mendorong koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota agar penanganan infrastruktur sesuai kewenangan masing-masing dapat berjalan terintegrasi, terutama pada ruas jalan yang belum terkoneksi serta jaringan irigasi yang membutuhkan perhatian.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *