Serap Aspirasi di Gorontalo Utara, Idrus Mopili Soroti Persoalan Pertanahan dan Infrastruktur

Berita, Reses152 Dilihat
banner 468x60

HumasDeprov – Persoalan lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU), perbaikan jembatan, penanganan banjir, hingga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus Thomas Mopili, di Desa Bulontio Timur, Kecamatan Sumalata, Jumat (6/11/2026).

Kegiatan reses daerah pemilihan (Dapil) Gorontalo Utara tersebut diawali dengan sambutan Camat Sumalata, Abdul Malik Yusuf, S.Pd. Dalam kesempatan itu, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan pembangunan di wilayah mereka.

Dalam sambutannya, Idrus Mopili menjelaskan bahwa reses merupakan bagian dari tugas anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Karena itu, ia mengharapkan warga dapat memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menyampaikan persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Ia juga menghadirkan perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar masyarakat memperoleh penjelasan langsung mengenai persoalan data desil dan status kepemilikan tanah.

Salah satu persoalan yang mencuat adalah kejelasan status lahan bekas HGU di Desa Bulontio Timur. Warga mempertanyakan pihak yang saat ini memiliki hak atas lahan tersebut, termasuk apakah kepemilikannya masih berada pada pemegang hak sebelumnya.

Selain persoalan pertanahan, masyarakat meminta perhatian terhadap kondisi sejumlah jembatan penghubung antardesa. Di antaranya jembatan yang menghubungkan tiga desa serta jembatan kayu dari Bulontio Timur menuju Desa Pulohenti yang membutuhkan perbaikan.

Kepala Desa Bulontio Timur turut menyampaikan sejumlah kebutuhan masyarakat, mulai dari kejelasan status lahan bekas HGU dan wilayah eks transmigrasi, persoalan pendataan desil, pembangunan tanggul penahan banjir, hingga rehabilitasi masjid di Kecamatan Sumalata.

Warga juga mengeluhkan keterbatasan pasokan BBM untuk menunjang aktivitas pertanian, perikanan, dan kebutuhan sehari-hari. Mereka menyebut alokasi yang sebelumnya dapat diakses enam kali kini berkurang menjadi empat kali.

Kebutuhan jaringan irigasi Air Tanah (JIAT) untuk Desa Bulontio Timur dan Desa Pulohenti juga menjadi aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.

Menanggapi persoalan data sosial, perwakilan BPS Kabupaten Gorontalo, Insih Mohune, S.P., memberikan penjelasan mengenai desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sementara itu, Kepala Kantor BPN Gorontalo Utara, Rachmat Nugroho, menjelaskan persoalan pertanahan yang menjadi perhatian masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa pada Selasa pekan berikutnya akan turun tim gabungan dari sejumlah instansi untuk melihat langsung persoalan lahan bekas HGU di Bulontio Barat.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Averus, Kepala Bidang dari Dinas Peternakan dan Perkebunan, yang memaparkan sejumlah program pemerintah untuk mendukung sektor peternakan.

Salah satunya program inseminasi buatan bagi pemilik sapi betina dengan biaya terjangkau. Khusus Kecamatan Sumalata, terdapat dua petugas yang siap membantu pelaksanaan program tersebut.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan program pembiayaan penggemukan sapi bagi peternak melalui kerja sama dengan pihak perbankan.

Kegiatan reses tersebut sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat wakaf untuk Masjid An Nur dan Masjid Al Muchlis dari BPN Gorontalo Utara kepada takmir masing-masing masjid.

Melalui pertemuan tersebut, berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan perjuangan dan pembahasan DPRD Provinsi Gorontalo dalam mendorong penyelesaian kebutuhan pembangunan di Kecamatan Sumalata.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *