Reses di Tomulabutao Selatan, dr. Darsianti Tuna Serap Aspirasi Warga Terkait BPJS, Data Desil hingga Beasiswa S2

Berita, Reses788 Dilihat
banner 468x60

Humas Deprov – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, dr. Darsianti Tuna, M.AP., melaksanakan kegiatan reses masa persidangan pertama Tahun 2026–2027 bersama konstituen di Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, Kamis (5/11/2026), pukul 19.00 WITA.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana dialogis tersebut turut dihadiri Lurah Tomulabutao Selatan serta masyarakat, termasuk dua orang peserta penyandang disabilitas.

Dalam pertemuan itu, sejumlah aspirasi dan keluhan masyarakat disampaikan kepada dr. Darsianti Tuna. Beberapa persoalan yang menjadi perhatian warga di antaranya terkait kepesertaan BPJS Kesehatan yang sebelumnya gratis, namun kini harus membayar iuran.

Selain itu, masyarakat juga menyampaikan persoalan administrasi kependudukan, khususnya penerbitan e-KTP serta penentuan desil yang menjadi salah satu dasar dalam pendataan dan penetapan penerima bantuan sosial pemerintah.

Warga turut mempertanyakan persyaratan untuk memperoleh beasiswa pendidikan jenjang Strata Dua (S2). Mereka berharap adanya informasi dan kemudahan akses terhadap program beasiswa bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Tak hanya itu, aspirasi mengenai bantuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga disampaikan sebagai bentuk harapan masyarakat untuk mendapatkan dukungan dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian keluarga.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Dr. Darsianti Tuna menyampaikan bahwa seluruh masukan masyarakat menjadi catatan penting yang akan diperjuangkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan serta mekanisme yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan momentum penting bagi anggota DPRD untuk mendengarkan secara langsung kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat, sekaligus memastikan aspirasi tersebut dapat menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan program pembangunan daerah.

Melalui pertemuan ini, diharapkan berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat, mulai dari layanan kesehatan, administrasi kependudukan, akses pendidikan hingga pemberdayaan ekonomi, dapat memperoleh perhatian dan solusi dari pemerintah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *