Humas deprov— Elemen pemuda Gorontalo mendesak Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengambil langkah tegas terhadap keberadaan sejumlah perusahaan di Kecamatan Bone Pesisir, Kabupaten Bone Bolango, yang dinilai menimbulkan persoalan bagi masyarakat, khususnya terkait perizinan lingkungan dan konflik sosial.
Desakan itu disampaikan dalam dengar pendapat antara elemen pemuda Gorontalo dengan Gubernur Gusnar Ismail bersama jajaran Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang difasilitasi Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Tomas Mopili. Dalam pertemuan tersebut, salah satu perwakilan pemuda menyoroti keberadaan PT Celebes Bone Mineral dan PT Bumi Nusantara Perkasa Gorontalo yang dinilai belum memberikan kepastian terkait aspek perizinan dan dampaknya terhadap masyarakat Bone Pesisir.
“Pemerintah provinsi harus segera mengambil tindakan tegas. Persoalan izin lingkungan jangan sampai diabaikan karena menyangkut langsung kepentingan masyarakat. Kami meminta pemerintah memeriksa kembali seluruh dokumen dan memastikan perusahaan benar-benar memenuhi ketentuan,” ujar salah satu perwakilan pemuda.
Selain persoalan kedua perusahaan tersebut, pemuda juga mendesak pemerintah segera menyelesaikan konflik sosial antara PT Gorontalo Mineral dan masyarakat. Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap izin usaha perusahaan, bahkan mencabut izin apabila terbukti tidak memenuhi ketentuan serta dinilai tidak memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi daerah.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan pemerintah akan menindaklanjuti persoalan itu berdasarkan data dan dokumen yang ada. Menurutnya, pemerintah harus memastikan terlebih dahulu status perizinan, dokumen lingkungan serta berbagai persyaratan yang menjadi dasar operasional perusahaan sebelum mengambil keputusan.
Gusnar menegaskan pemerintah tidak ingin persoalan investasi berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Karena itu, seluruh pihak diminta mengedepankan mekanisme yang sesuai regulasi dan menghindari tindakan yang dapat memperkeruh situasi. Pemerintah, kata dia, akan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan instansi terkait untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima semua pihak.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Tomas Mopili mengatakan DPRD memfasilitasi pertemuan tersebut sebagai bentuk fungsi pengawasan sekaligus memastikan aspirasi masyarakat dapat disampaikan langsung kepada pemerintah. Menurutnya, investasi harus memberikan manfaat bagi daerah, tetapi kepentingan dan hak masyarakat serta kelestarian lingkungan juga harus menjadi perhatian utama.
“Yang kita inginkan adalah ada kepastian. Investasi boleh berjalan, tetapi jangan sampai masyarakat dirugikan. Pemerintah harus memastikan seluruh proses, mulai dari izin, lingkungan hingga hubungan perusahaan dengan masyarakat, berjalan sesuai aturan,” kata Tomas.
