Humas Deprov – Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Komisi XII DPR RI dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait penanganan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih terjadi di Provinsi Gorontalo.
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, bersama Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, serta jajaran anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo.
Rombongan DPRD Provinsi Gorontalo diterima langsung oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Rusli Habibie, yang membidangi sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, mengungkapkan bahwa persoalan kelangkaan BBM yang terjadi di Gorontalo telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap aktivitas masyarakat, khususnya para pelaku usaha, nelayan, petani, serta sektor transportasi yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
“Melalui kunjungan kerja ini, kami berharap adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat untuk membantu mengatasi persoalan kelangkaan BBM yang masih dirasakan masyarakat Gorontalo. Ketersediaan energi merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi demi menjaga stabilitas ekonomi dan aktivitas masyarakat,” ungkap Ridwan Monoarfa.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menyampaikan bahwa pihaknya menerima banyak laporan dan aspirasi dari masyarakat terkait terbatasnya pasokan solar bersubsidi di sejumlah daerah.
“Kami datang untuk menyampaikan langsung kondisi yang terjadi di lapangan. Saat ini kebutuhan solar bersubsidi di Gorontalo masih cukup tinggi, sementara pasokan yang tersedia belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu, kami berharap adanya penambahan kuota serta evaluasi distribusi BBM agar penyalurannya dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Mikson Yapanto.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat terkait ketersediaan BBM, khususnya solar bersubsidi yang hingga saat ini masih mengalami keterbatasan pasokan di sejumlah wilayah di Provinsi Gorontalo.
Pihak DPRD menegaskan bahwa upaya koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan agar persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari kementerian dan lembaga terkait.
“Komisi XII DPR RI pada hari ini juga akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, SKK Migas, dan BPH Migas. Pada kesempatan tersebut, Bapak Rusli Habibie akan menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat Gorontalo yang telah kami sampaikan dalam pertemuan ini. Kami berharap persoalan kelangkaan BBM, khususnya solar bersubsidi, dapat menjadi perhatian serius dan segera mendapatkan solusi melalui kebijakan yang tepat dari pemerintah pusat. Fokus utama kami adalah memastikan kelancaran dan kestabilan suplai migas di wilayah Provinsi Gorontalo,” ujar Mikson Yapanto.
Selain itu, DPRD Provinsi Gorontalo juga menyampaikan bahwa mereka telah menerima surat rekomendasi resmi dari sejumlah pemerintah kabupaten yang secara khusus menyoroti kebutuhan penambahan kuota solar bersubsidi.
“Rekomendasi dari pemerintah kabupaten terkait perlunya penambahan suplai solar bersubsidi telah kami terima. Saat ini pasokan solar subsidi di Gorontalo masih mengalami kekurangan sehingga diperlukan tambahan kuota agar dapat segera disalurkan ke SPBU-SPBU yang membutuhkan demi memenuhi kebutuhan masyarakat,” tambah Mikson.
Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI, Rusli Habibie, menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Gorontalo. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, DPR RI, serta para pemangku kepentingan di sektor migas guna memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.
Menurutnya, berbagai aspirasi yang disampaikan akan menjadi perhatian dan akan diteruskan dalam forum-forum resmi bersama mitra kerja Komisi XII DPR RI, termasuk saat RDP dengan Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, SKK Migas, dan BPH Migas.
Melalui kunjungan kerja ini, DPRD Provinsi Gorontalo berharap persoalan kelangkaan BBM, khususnya solar bersubsidi, dapat segera memperoleh solusi konkret melalui dukungan Komisi XII DPR RI dan kementerian terkait, sehingga distribusi energi di Provinsi Gorontalo dapat berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.
Pewarta: Fahrudin
