Humas Deprov – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Gorontalo, Meyke Camaru, melaksanakan kegiatan reses masa persidangan kedua Tahun 2025–2026 di Kelurahan Buliide, Kecamatan Kota Barat, Selasa malam, pukul 19.00 Wita. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat setempat.
Reses ini turut dihadiri perwakilan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melalui Bidang Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas Sosial, Lurah Buliide, Sekretaris Camat Kota Barat, serta Kepala Puskesmas Kota Barat.
Dalam sesi dialog dan tanya jawab, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi, dengan persoalan saluran air dan genangan di kawasan permukiman menjadi keluhan paling dominan. Meyke Camaru menegaskan bahwa tingginya curah hujan belakangan ini memperparah genangan di sejumlah titik, yang tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berdampak pada kesehatan lingkungan.
“Yang paling banyak disampaikan masyarakat adalah persoalan saluran air. Dengan curah hujan yang tinggi, genangan terjadi di mana-mana dan ini berpotensi menjadi sumber penyakit,” ujar Meyke.
Berdasarkan pemaparan Kepala Puskesmas Kota Barat, wilayah Kelurahan Buliide terindikasi memiliki kasus demam berdarah, yang sebagian besar dipicu oleh faktor lingkungan. Menanggapi hal tersebut, Meyke memastikan bahwa pembangunan saluran air di Kelurahan Buliide telah masuk dalam sasaran program tahun 2026.
“Insyaallah pada tahun 2026 pembangunan saluran air di Buliide dapat dilaksanakan dan akan diikuti dengan perencanaan saluran lainnya, tentu sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku,” jelasnya.
Meyke juga menyebut bahwa Kelurahan Buliide masih termasuk dalam kawasan pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, sehingga secara regulasi memungkinkan untuk mendapatkan intervensi program lintas sektor.
“Cantolan aturannya memungkinkan. Karena itu, kami berkomitmen menuntaskan permasalahan di Buliide, khususnya infrastruktur. Harapannya, kita bisa meninggalkan Buliide dengan capaian keluar dari status kawasan kumuh,” tegasnya.
Selain infrastruktur, persoalan insentif kader Posyandu juga mengemuka dalam reses tersebut. Meyke menyampaikan bahwa hal itu telah direspons oleh Sekretaris Camat Kota Barat dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Gorontalo. Namun, persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah belum tersedianya tempat Posyandu yang layak.
“Di tengah efisiensi anggaran, memang terjadi penyelarasan pada program-program besar. Jika cantolan anggaran sulit, maka perlu gerakan bersama masyarakat, khususnya ibu-ibu, untuk menginisiasi secara swadaya,” ungkapnya.
Sebagai bentuk dukungan awal, Meyke Camaru juga memberikan bantuan pribadi sebesar Rp1 juta untuk merangsang partisipasi dan kepedulian masyarakat.
“Nilainya mungkin kecil, tetapi saya berharap ini bisa menjadi pemicu untuk mengubah wajah Posyandu di kawasan ini,” tutupnya.
